Perdana Menteri Anutin dijadwalkan mengunjungi Provinsi Si Sa Ket untuk menjenguk para prajurit yang terluka akibat ledakan ranjau yang, menurut militer Thailand, baru saja dipasang. Ledakan tersebut merupakan insiden ketujuh dalam empat bulan terakhir, menyusul serangkaian ledakan pada Juli lalu yang memicu bentrokan paling mematikan di perbatasan kedua negara dalam beberapa tahun, sebelum intervensi dari Presiden Trump.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan membatalkan perjanjian dagang dengan kedua negara jika pertempuran tidak dihentikan. Pertemuan perdamaian yang digelar selama kunjungan Trump ke Asia bulan lalu disebut sebagai salah satu syarat bagi tercapainya kesepakatan perdagangan tersebut.
Anutin bahkan sempat menyinggung perjanjian damai itu dalam permohonannya langsung kepada Trump bulan lalu untuk mendapatkan kesepakatan dagang yang lebih baik.
Perjanjian yang dikenal sebagai Kuala Lumpur Peace Accords itu mencakup kesepakatan penarikan senjata berat dari zona perbatasan antara 1 November hingga 31 Desember, serta kerja sama dalam pembersihan ranjau darat sebagai bagian dari upaya normalisasi hubungan kedua negara. Thailand juga meminta Kamboja menindak tegas operasi penipuan daring lintas batas yang berbasis di negaranya.
Namun, Kementerian Pertahanan Kamboja membantah bahwa ranjau tersebut baru dipasang. Mereka menilai ledakan kemungkinan berasal dari sisa ranjau konflik masa lalu yang belum sepenuhnya dibersihkan. “Kamboja tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Thailand dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas,” ujar juru bicara kementerian dalam pernyataan resmi pada Selasa.
Sementara itu, pernyataan bersama mengenai kesepakatan dagang AS-Thailand yang diumumkan bulan lalu mencakup beberapa kesepakatan awal, termasuk penghapusan tarif atas sekitar 99% produk AS — terutama sektor industri, pangan, dan pertanian. Sebagai gantinya, AS akan menerapkan tarif sebesar 19% terhadap produk Thailand, meski beberapa produk tertentu akan dibebaskan dari tarif.
Pihak berwenang Thailand menegaskan bahwa kerangka kerja tersebut belum mengikat dan pembahasan lebih rinci akan dilakukan, dengan target penyelesaian negosiasi pada akhir tahun ini.
(bbn)
