Aturan ini untuk mencegah perusahaan yang dikenai sanksi, seperti Huawei Technologies Co, menggunakan anak perusahaannya untuk mengakses barang-barang AS yang dibatasi. Pemberlakuannya dikecam keras oleh Beijing, yang menyebut aksi tersebut "sangat keterlaluan," sehingga memperluas kontrol ekspor mineral tanah jarang sebagai balasan.
Sebagai imbalan atas penangguhan aturan afiliasi oleh AS, China setuju untuk menunda selama 12 bulan perluasan pembatasan terhadap mineral tanah jarang, yang mengancam akan mengganggu rantai pasokan global.
Dampak luas aturan ini terlihat dalam drama terbaru seputar Nexperia. Produsen cip yang berkantor pusat di Belanda ini menghadapi pengawasan dari pemerintah Belanda atas kepemilikan mayoritasnya oleh Wingtech Technology Co, perusahaan China yang terkena sanksi AS.
Pada September, pejabat Belanda berusaha mengambil alih Nexperia, yang memicu China memblokir ekspor cip dari fasilitas perusahaan tersebut di Negeri Tirai Bambu. Kedua belah pihak kini mundur setelah AS-China memperpanjang gencatan dagang.
Biro Keamanan Industri dan Perdagangan (BIS), kantor di Departemen Perdagangan yang mengawasi kontrol ekspor AS, mengaktifkan aturan afiliasi ini tepat sebelum penutupan pemerintah. Meski tidak mengejutkan bagi pelaku industri, aturan ini akan memaksa mereka melakukan perombakan besar-besaran pada prosedur penyaringan pelanggan.
Dalam pengajuannya pada Senin, BIS menetapkan "fase kedua" aturan afiliasi yang akan dimulai setelah penangguhan berakhir tahun depan. Hal ini berisiko memicu gelombang baru ketegangan dengan Beijing jika tidak ada jeda lagi.
Selama setahun ke depan, BIS menyatakan akan "terus mengevaluasi" kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri terkait dengan anak perusahaan entitas yang tercatat dalam daftar hitam.
Mereka yang mendukung aturan ini berpendapat bahwa aturan tersebut akan membantu mengatasi masalah keamanan nasional, yang terus berulang akibat perusahaan China yang dibatasi membentuk anak perusahaan untuk menghindari kontrol ekspor. Aturan ini juga akan menyelaraskan penegakan kontrol ekspor dengan cara Departemen Keuangan menegakkan sanksi.
(bbn)
