Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah ekonom menilai rencana penerapan redenominasi rupiah belum mendesak dilakukan di tengah tantangan ekonomi yang masih kompleks. 

Alih-alih berfokus pada penyederhanaan nominal uang, pemerintah dinilai perlu mengarahkan perhatian dan sumber daya pada kebijakan fiskal produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa penyederhanaan nominal mampu meningkatkan PDB, memperluas lapangan kerja, atau menurunkan kemiskinan," kata Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/11/2025). 

"Sebaliknya, kebijakan fiskal yang cermat—seperti insentif APBN bagi sektor padat karya, subsidi gaji pekerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik—memiliki multiplier effect yang jauh lebih tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Menurutnya, stabilitas rupiah saat ini masih bergantung pada intervensi Bank Indonesia, sementara tekanan inflasi dan nilai tukar di atas Rp16.000 per dolar AS mempersempit ruang kebijakan moneter. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga tergerus oleh kenaikan harga pangan dan energi.