Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk Indonesia yang bekerja dengan tingkat pendidikan tinggi pada Agustus 2025.

Berdasarkan data resmi lembaga tersebut, sebanyak 13,06 persen penduduk yang bekerja kini memiliki latar belakang pendidikan diploma ke atas. Angka ini menunjukkan kenaikan yang berarti dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, menandai perubahan positif dalam struktur tenaga kerja nasional.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menyampaikan bahwa meskipun proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi terus meningkat, kelompok pekerja dengan pendidikan rendah masih menjadi bagian terbesar dari struktur ketenagakerjaan di Indonesia.

“Pada Agustus 2025, sebesar 13,06 persen penduduk yang bekerja mereka berpendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas. Sementara itu, 34,75 persen penduduk bekerja merupakan mereka yang berpendidikan SD ke bawah,” ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut Edy, tren peningkatan tenaga kerja berpendidikan tinggi ini merupakan cerminan dari membaiknya akses pendidikan di Indonesia serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal dalam menunjang karier dan kesejahteraan ekonomi.

Meski kelompok berpendidikan rendah masih mendominasi, BPS menyoroti terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja secara perlahan namun konsisten. Edy menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, proporsi pekerja berpendidikan sekolah dasar ke bawah mengalami penurunan, sementara pekerja dengan pendidikan diploma hingga sarjana justru bertambah.

“Jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu, persentase pekerja pendidikan sekolah dasar ke bawah menurun. Sementara pekerja pendidikan diploma ke atas justru sebaliknya menjadi meningkat,” tambahnya.

Kenaikan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi ini juga mengindikasikan perubahan kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi lebih spesifik. Banyak sektor, terutama teknologi, keuangan, dan layanan profesional, kini menuntut kualifikasi akademik yang lebih tinggi untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Perubahan ini tak lepas dari meningkatnya transformasi digital dan modernisasi sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan adaptif. Dengan demikian, peningkatan jumlah pekerja berpendidikan tinggi diharapkan mampu memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah internasional.

Jam Kerja dan Produktivitas Turun Tipis

Selain menyoroti tingkat pendidikan, BPS juga mengungkapkan perkembangan terkait durasi jam kerja penduduk Indonesia. Pada Agustus 2025, sebanyak 67,32 persen pekerja atau sekitar 98,65 juta orang tercatat bekerja penuh dengan durasi lebih dari 35 jam per minggu. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 68,07 persen.

“Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh yaitu antara 1 sampai dengan 30 jam selama seminggu sebesar 32,68 persen atau sekitar 47,89 juta orang,” kata Edy.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola kerja di Indonesia, di mana sebagian masyarakat kini lebih memilih fleksibilitas dalam bekerja. Fenomena ini bisa disebabkan oleh perkembangan ekonomi digital dan gig economy yang membuka peluang kerja paruh waktu maupun freelance.

Meskipun terjadi penurunan pada pekerja penuh waktu, tingkat setengah pengangguran justru menunjukkan tren perbaikan. BPS mencatat bahwa jumlah mereka yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dan masih berusaha mencari pekerjaan tambahan menurun dari 7,99 persen menjadi 7,91 persen.

Penurunan tersebut mencerminkan bahwa sebagian pekerja tidak penuh mulai menemukan pekerjaan tambahan atau kesempatan kerja baru yang lebih stabil. Hal ini turut memperlihatkan upaya pemerintah dan sektor swasta dalam memperluas lapangan kerja, terutama bagi kelompok pekerja informal.

Kendati peningkatan jumlah pekerja berpendidikan tinggi menjadi sinyal positif, tantangan besar tetap ada pada pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Sebagian besar pekerja berpendidikan rendah masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan dan sektor informal yang produktivitasnya relatif rendah.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan struktur tenaga kerja yang lebih berpendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi fondasi bagi Indonesia menuju era ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan semakin banyaknya pekerja lulusan diploma dan sarjana yang terjun ke dunia kerja, Indonesia berpotensi mempercepat transformasi menuju negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.