Airlangga Sebut RI Berpeluang Dapat Tarif 0% dari AS
Dovana Hasiana
30 October 2025 06:30

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang Indonesia bisa mendapatkan tarif perdagangan 0% dari Amerika Serikat untuk beberapa komoditas.
Airlangga mengatakan tarif perdagangan 0% berlaku untuk komoditas Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet.
Targetnya, Indonesia dan AS bisa merampungkan kesepakatan itu pada akhir November 2025. Terlebih, beberapa negara tetangga sudah lebih dahulu menyegel kesepakatan tarif perdagangan 0% untuk beberapa komoditas di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
"Sudah kita bicarakan untuk produk yang AS tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan nol. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi rantai pasok untuk misalnya industri medis," ujar Airlangga kepada awak media, Rabu (29/10/2025).
Saat ini, Indonesia masih bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, negosiasi itu bisa kembali dilakukan setelah agenda pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Menyitir Bloomberg News, Presiden AS Donald Trump datang ke Asia Tenggara membawa kesepakatan perdagangan yang dipuji kantor pemerintahannya sebagai “bersejarah.” Namun, perincian lebih lanjut menunjukkan serangkaian kesepakatan yang tidak merata dan penuh dengan ketidakpastian.
Dalam hiruk-pikuk kegiatan setelah mendarat di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, pada Minggu, Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Malaysia dan Kamboja, serta kerangka kerja untuk kesepakatan dengan Thailand dan Vietnam.
Perjanjian tersebut memberi Trump beberapa kemenangan jelas, seperti penghapusan berbagai hambatan tarif dan non-tarif pada ekspor AS ke negara-negara tersebut dan janji untuk menghabiskan miliaran dolar untuk barang-barang Amerika.
Namun, manfaat bagi keempat negara tersebut kurang jelas. Mereka gagal menegosiasikan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif 19% hingga 20% yang awalnya diterapkan oleh Trump, dan meskipun beberapa ekspor dari Kamboja dan Malaysia akan dibebaskan dari bea masuk, kategori yang dikecualikan tampaknya sangat terbatas.

































