Tim ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, hingga pengendalian penyelenggaraan program.
Berdasarkan Keppres tersebut, Tim Koordinasi diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai Wakil Ketua I, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai Wakil Ketua II. Ketua Tim diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden minimal setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Anggota tim terdiri dari 13 menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Selain itu, terdapat pula Mendikdasmen, Kepala BKKBN, Menteri Koperasi, Kepala BPKP, Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sekretaris Kemenko Bidang Pangan ditunjuk sebagai Sekretaris Tim.
Sebagai Ketua Pelaksana Harian, Nanik akan memimpin pelaksanaan tugas harian tim serta menyelenggarakan rapat rutin minimal dua kali setiap bulan, atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
Ia akan didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian.
Penunjukan Nanik memperkuat posisi strategis BGN dalam mengawal keberhasilan implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Penunjukan ini merupakan mandat penting yang menegaskan komitmen penuh BGN untuk memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi terbaik dan berjalan efektif di seluruh daerah,” ujar Nanik di Jakarta, Rabu (29/10).
Dengan terbentuknya tim ini, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih terarah, merata, dan berkelanjutan. Keberadaan tim lintas kementerian ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi pusat-daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyampaikan bahwa serapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu telah mencapai Rp35 triliun per akhir Oktober dengan target seluruhnya Rp71 trilun hingga akhir tahun ini.
(dec/way)
