“Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol,” ucap Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan operator SPBU swasta dan Dirjen Migas ESDM di DPR, Rabu (1/10/2025).
“Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” lanjut Achmad.
Di sisi lain, PT Aneka Petroindo Raya, perusahaan operator SPBU BP-AKR, mengungkapkan terdapat satu dari tiga persyaratan yang belum dapat dipenuhi Pertamina dalam proses jual-beli tersebut hingga akhirnya perusahaan batal membeli BBM dasaran dari Pertamina.
Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menjelaskan, Pertamina belum bisa menunjukan dokumen certificate of origin, yakni dokumen sertifikat yang menunjukan asal impor atau ketertelusuran sumber BBM dasaran yang ditawarkan Pertamina tersebut.
Dokumen tersebut padahal dibutuhkan BP Plc., raksasa migas Inggris, untuk menghindari potensi pengenaan sanksi imbas mengimpor BBM dari negara yang diembargo.
“Kenapa ini penting untuk kami? Karena salah satu shareholder kami ini kan bergerak atau mempunyai bisnisnya itu di lebih dari 70 negara. Jadi kami pun juga perlu mengadopsi standar atau hukum internasional,” ucap Vanda dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Impor Tahap 2, Tak Laku Lagi
PPN kembali mengimpor 100.000 barel BBM dasaran tahap kedua pada Kamis (2/10/2025), dengan spesifikasi yang diharapkan sesuai dengan permintaan BU swasta. Kendati demikian, kargo BBM kedua tersebut kembali tak laku terjual.
PPN memastikan BBM dasaran yang tak terjual ke SPBU swasta tersebut akan digunakan sendiri oleh Pertamina. Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan para operator SPBU swasta belum meneken kesepakatan dengan Pertamina meski sudah terdapat kargo BBM baru yang diimpor.
Dalam perkembangannya, sejumlah BU hilir migas swasta tersebut menyurati Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meminta kepastian investasi di sektor hilir migas swasta, terutama bisnis SPBU.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan keluhan melalui surat tersebut dilayangkan seiring dengan berlarut-larutnya kebijakan pengadaan BBM untuk SPBU swasta, yang tengah mengalami kekosongan stok bensin.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, BKPM berjanji bahwa negara akan hadir untuk mengelola isu kepastian investasi hilir migas di Indonesia; berikut kondusifitas iklim penanaman modal di sektor tersebut.
Bagaimanapun, dia tidak menjabarkan langkah konkret yang akan ditempuh BKPM untuk menjawab kekhawatiran pelaku industri hilir migas terhadap kelangsungan investasi mereka di Tanah Air.
“Kami di Kementerian Investasi tidak masuk ke ranah teknis kebijakan, tetapi kita masuk ke konteks bagaimana bisa memberikan kepastian bagi para pelaku usaha swasta, baik itu PMA maupun PMDN,” ujarnya saat konferensi pers di kantor BKPM, Selasa (7/10/2025).
Mekanisme Lobi Diubah
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengaku makin optimis pasokan BBM di SPBU swasta akan terisi akhir Oktober. Penyebabnya, proses negosiasi antara Pertamina dengan BU hilir migas swasta saat ini mengalami perubahan.
Dia menjelaskan, sebelumnya proses negosiasi jual-beli BBM dasaran antara Pertamina dengan SPBU swasta dilakukan melalui mekanisme lelang dan BU mengajukan masing-masing calon importir hingga sumber BBM.
Dalam mekanisme yang baru, kata Laode, negosiasi benar-benar dilakukan antara Pertamina dengan masing-masing BU hilir migas swasta. Walhasil, proses lelang yang sebelumnya dilakukan bersama-sama, kini dilakukan antarperusahaan.
“Jadi masing-masing badan perusahaan swasta nanti yang berkomitmen dengan Pertamina. Jadi enggak satu dikumpul lagi, nanti masing-masing di treatment satu-satu. Karena ternyata begitu digabung tuh tiga masuk, satu sudah lolos, satunya mundur,” kata Laode ditemui di sela Minerba Convex 2025, Rabu (15/10/2025).
Laode berharap dalam pertemuan selanjutnya pada Jumat (17/10/2025) pekan ini akan terdapat kemajuan dalam proses negosiasi tersebut, usai diubahnya mekanisme pengadaan BBM dasaran.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri padahal mengatakan keputusan terkait dengan serapan BBM dasaran r untuk SPBU swasta akan ditentukan Jumat (17/10/2025) malam.
Simon mengatakan, pembahasan dengan BU hilir migas swasta masih berlangsung dan keputusan final kemungkinan keluar dalam waktu dekat.
“[Impor BBM base fuel] masih berjalan terus saat ini dengan badan usaha BBM swasta, kemungkinan sore atau malam ini akan segera ada keputusan,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan, Jumat (17/10/2025) siang.
Namun, dia tidak mengungkapkan operator SPBU swasta mana saja yang akan menyepakati pembelian base fuel dari Pertamina malam ini. "Saya dengar ada beberapa," ujarnya singkat.
Dalam perkembangannya, Pj. Corporate Secretary PPN Roberth MV mengatakan, masih belum terdapat kesepakatan yang diteken PPN dengan operator SPBU swasta.
Saat ini seluruh pihak masih melakukan negosiasi jual–beli base fuel, dan sedang dalam tahap pembahasan aspek teknis spesifikasi BBM dasaran dan aspek komersialnya.
Dengan kata lain, hingga kini belum terdapat kesepakatan yang diputuskan dalam rapat lanjutan antara PPN serta sejumlah operator SPBU swasta pada Jumat tersebut.
“Masih dalam tahap negosiasi dan proses pembahasan dari sisi teknis spesifikasi dan komersialnya," kata Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun ketika dihubungi, Minggu (19/10/2025).
Klaim Sepakat
Meski dinyatakan belum terdapat kesepakatan yang diteken, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim beberapa operator SPBU swasta sepakat membeli base fuel dari Pertamina.
Bahlil menyebut negosiasi jual beli BBM dasaran tersebut murni dilakukan secara business to business (B2B) antara Pertamina dengan BU hilir migas swasta.
“Mereka lagi kolaborasi. Saya dapat laporan, sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian,” kata Bahlil kepada awak media, ditemui di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/10/2025) petang.
Bagaimanapun, saat ditanya lebih lanjut SPBU mana yang sudah sepakat untuk membeli base fuel dari Pertamina, Bahlil mengaku tidak mengetahui secara detail. “Saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B.”
Ditemui secara terpisah pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga mengindikasikan BU hilir migas swasta telah menyepakati pembelian BBM dasaran dari Pertamina, sehingga proses penyaluran bisa segera dilakukan.
“Saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat. Itu akan ada beberapa poin kesepakatan. Dari lima [BU swasta], sebagian besar sudah [sepakat], berarti sudah bisa segera eksekusi,” tuturnya.
Sebagai catatan, berdasarkan Kementerian ESDM, PPN tercatat memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
Adapun, lima BU hilir migas swasta yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam rapat pembahasan koordinasi BBM dengan Kementerian ESDM akhir-akhir ini a.l. Shell Indonesia (Shell), PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vivo, PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKR).
(azr/wdh)
