Selain itu, PLN mesti memprioritaskan listrik dari pembangkit sampah masuk ke dalam jaringan (must dispatched), sesuai besaran energi yang diperjanjikan setiap tahun (annual contracted energy).
Di sisi lain, beleid itu menutup ruang negosiasi dan eskalasi harga pada perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang menjamin tingkat pengembalian investasi pengembang swasta.
Adapun, beban tipping fee atau pengelolaan sampah yang selama ini diserahkan ke pemerintah daerah belakangan langsung diteruskan ke struktur tarif listrik dalam PJBL.
Klausul lain yang ikut memantik antusias pengembang listrik swasta berkaitan dengan absennya denda atau penalti yang biasanya diatur PLN untuk mengunci komitmen penyaluran listrik IPP.
“Perpres ini akan membuat investasi pembangkit sampah menjadi menarik, tinggal mungkin perlu sedikit insentif dari pemerintah saat berjalan nanti seperti apa,” kata Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) Bobby Gafur Umar kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (21/10/2025).
Lewat OASA, Bobby baru saja mendapat SK Penetapan Pemenang Lelang Tender Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang dari Pemerintah Kota Tagerang Selatan pada 17 April 2025.
Belakangan, OASA menggandeng China Tianying Inc. (CNTY) untuk menggarap proyek PLTSa Cipeucang dengan nilai investasi Rp2,65 triliun.
Proyek waste to energy (WtE) itu akan dikerjakan usaha patungan OASA dan CNTY lewat PT Indoplas Tianying Energy. Rencananya, proyek pembangkit sampah itu akan mengolah 1.100 ton sampah per hari dengan kapasitas setrum 23,5 megawatt (MW).
Konsorsium bakal mengadopsi teknologi moving grate incinerator (MGI) untuk membakar timbunan sampah menjadi sumber listrik nantinya. Bobby menargetkan pengerjaan PLTSa Cipeucang masuk tahap konstruksi awal 2026, dengan estimasi penyelesaian tiga tahun.
Model Bisnis
Lain cerita, afiliasi Grup Astra lewat anak usaha PT United Tractor Tbk. (UNTR), PT Energia Prima Nusantara (EPN) tengah berunding dengan PLN terkait dengan model bisnis dan PJBL anyar yang tertuang dalam Perpres No. 109/2025.
EPN menang lelang proyek PLTSa di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Jawa Barat dengan mengacu pada rezim aturan sebelumnya, Perpres No. 35/2018.
Saat itu, EPN bersama konsorsium Jepang mengunci tarif listrik sebesar US$13,25 per kWh dengan PLN. Adapun, beban tipping fee sekitar US$8,65 sen per kWh ditanggung pemerintah daerah.
Corporate Secretary UNTR Sara K. Loebis menerangkan pembahasan anyar bersama PLN bakal mengubah hitung-hitungan bisnis dan keperluan investasi proyek itu nantinya.
“[Nilai Investasi] belum dapat kami jawab karena perlu persetujuan konsorsium,” kata Sara saat dihubungi.
Afiliasi Grup Astra itu tergabung dalam konsorsium PT Jabar Environmental Solutions yang memenangkan lelang PLTSa Legok Nangka pada 2023.
Mayoritas saham Jabar Environmental Solutions dipegang Sumitomo Corporation sebesar 60%, EPN sebesar 30% dan sisanya Hitachi Zosen Corporation.
Konsorsium bakal mengolah sekitar 2.131 ton sampah per hari dengan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 40,79 MW. Belakangan PLN berencana mengerek kuota listrik PLTSa Legok Nangka ke level 90 MW.
Sentimen apik pengolahan sampah menjadi setrum itu belakangan ikut menarik minat raksasa pengolahan sampah nasional, PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).
Selepas mengambil alih Sembcorp Environment Pte. Ltd pada Maret 2025, TOBA belakangan memperkuat jaringan bisnis pengolahan sampah di Singapura dan Indonesia.
Sumber Bloomberg Technoz menuturkan PLN turut menawarkan proyek PLTSa yang masuk dalam usulan lelang kepada TOBA setelah proses ambil alih binis pengolahan sampah Sembcorp Industries Ltd itu rampung Maret lalu.
TOBA dianggap memiliki portofolio yang lengkap untuk masuk pada proyek pembangkit setrum sampah yang akan ditawarkan Danantara.
SVP Corporate Strategy & Investor Relations TOBA Nafi Sentausa menuturkan perseroan telah memiliki minat untuk masuk ke bisnis pengolahan sampah menjadi tenaga listrik sejak 2018.
“Jadi dari perpres [sampah] yang pertama keluar itu sudah memang tertarik, dan sudah mulai coba push untuk mengembangkan bisnis ini,” kata Nafi saat public expose, Jumat (12/9/2025).
Nafi menuturkan perseroannya telah melihat sejumlah proyek yang potensial untuk dikembangkan, termasuk beberapa proyek yang menjadi usulan PLN.
Ihwal rencana pembiayaan, Nafi menambahkan, perseroannya bakal membuka sejumlah opsi yang mungkin untuk menjalankan proyek PLTSa tersebut.
Misalkan, dia menyebut, pembiayaan lewat utang hingga opsi equity financing atau pelepasan sebagian saham kepada investor.
“Kita memiliki banyak opsi, baik itu debt financing, equity financing yang terus kita explore untuk bagaimana kita juga mengelola cost of capital kita,” kata dia.
Putaran Lelang
BPI Danantara bakal membuka lelang proyek PLTSa pada awal November 2025. Sekitar 120 perusahaan dan konsorsium bakal memperebutkan 10 proyek tahap awal.
Sejumlah kota yang terlibat pada proyek PLTSa itu di antaranya DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.
Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria berharap gabungan perusahaan yang tertarik untuk ikut beradu pada putaran lelang PLTSa dapat menawarkan teknologi paling mutakhir nantinya.
Di sisi lain, Pandu memastikan, lembagannya bakal menjamin tingkat pengembalian investasi yang menarik bagi pengembang.
“Kami berikan return yang menarik tapi tolong dong pecahkan beberapa masalah, satu secara teknologi anda paling kompetitif, kedua jangan anda bakar sampah yang keluar sampah lagi,” kata Pandu dalam forum Satu Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Rencananya, lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) itu bakal ikut berpartisipasi pada proyek PLTSa yang dianggap layak secara investasi dan teknologi.
Apalagi, Danantara telah mengamankan pendanaan sekitar Rp50 triliun dari penerbitan Obligasi Patriot atau Patriot Bond. Obligasi dengan tingkat kupon 2% itu melibatkan sejumlah konglomerat Tanah Air seperti Grup Djarum, Grup Salim hingga Prajogo Pangestu.
“Kami siap menjadi partner. Kami bisa menjadi strong minority partner ataupun majority partner kalau anda perlukan,” kata Pandu.
Menurut hitung-hitungan Danantara, total investasi yang dibutuhakn untuk menjalankan proyek PLTSa di 33 kota besar mencapai Rp91 triliun.
Besaran investasi itu sejalan dengan tren pertumbuhan timbulan sampah di sejumlah kota besar setiap tahunnya. Menurut pemerintah, timbulan sampah saat ini telah memasuki fase darurat atau mengkhawatirkan.
Melansir data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional pada 2023 mencapai 56,63 juta ton. Hanya 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton sampah yang dikelola dengan layak.
Mayoritas sisanya dibuang ke TPA terbuka atau open dumping yang mencemari lingkungan dan tak memenuhi standar pengelolaan modern.
Malahahan menurut Danantara, timbulan sampah itu jika tidak dikelola dengan optimal dapat menutupi seluruh wilayah DKI Jakarta dengan ketebalan sampai 20 sentimeter.
Belakangan, Kementerian Lingkungan Hidup tengah berupaya untuk menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka di 343 TPA, dari total 550 TPA yang beroperasi. Sebagian besar TPA itu telah melebihi kapasitas tampung.
Kesanggupan PLN
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyanggupi penugasan yang diberikan pemerintah dengan membeli listrik pembangkit sampah senilai US$20 sen per kWh. Darmawan mengatakan besaran tarif itu menjadi amanat yang mesti dijalankan perusahaan negara.
“Kami akan memastikan nantinya harganya sesuai dengan arahan Perpres,” kata Darmawan kepada awak media di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Di sisi lain, Darmawan menerangkan, kapasitas setrum dari program pengolahan sampah itu relatif terbatas untuk masuk ke jaringan PLN.
Dia beralasan kapasitas maksimal yang bisa dihasilkan PLTSa hanya sekitar 20 MW, dengan asumsi pasokan sampah yang diolah mencapai 1.000 ton.
“Sebenarnya pembangkit yang sangat kecil untuk PLN, jadi untuk hal ini, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia [Prabowo],” kata Darmawan.
Dia berharap program PLTSa itu secara teknis dan komersial layak untuk dijalankan. Aspek kelayakan komersial itu menjadi krusial lantaran PLN bakal menjadi pembeli tunggal dari listrik yang dihasilkan pengembang swasta.
Adapun, PLN telah menandatangani PJBL untuk PLTSa Palembang, PLTSa Sunter, PLTSa Surabaya dan PLTSa Surakarta.
Hanya 2 PJBL yang telah beroperasi di antaranya PLTSa Putri Cempo di Solo berkapasitas 5 MW dan PLTSa Benowo di Surabaya berkapasitas 9 MW.
Sementara itu, sejumlah pakar menilai kewajiban pembelian listrik dari PLTSa bakal menambah beban keuangan dan operasional PLN.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menerangkan penugasan itu bakal menjadi beban kontrak jangka panjang untuk PLN. Apalagi, Putra menggarisbawahi, kinerja keuangan perusahaan setrum negara itu relatif terbatas.
“Kondisi keuangan PLN juga tidak baik-baik saja karena sekitar 30% dari pendapatan mereka dari subsidi dan kompensasi, sementara pemerintah enggan menyesuaikan harga listrik, bahkan bagi golongan mampu,” kata Putra saat dihubungi, Selasa (21/10/2025).
Di sisi lain, Putra menambahkan, PLN masih menghadapi beban kelebihan pasokan listrik dari sejumlah kontrak pembangkit dengan IPP.
Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penugasan itu bakal mempersempit ruang gerak PLN untuk meningkatkan investasi pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Bhima beralasan tarif listrik yang dipatok pemerintah untuk proyek PLTSa itu relatif tidak kompetitif dibandingkan dengan tarif sumber pembangkit lainnya.
“Ini akan membuat PLN itu justru tidak memiliki ruang untuk membiayai proyek EBT lainnya,” kata Bhima saat dihubungi.
(naw/wdh)
