“Saya cek lagi poin-poin apa yang belum sepakat. Itu akan ada beberapa poin kesepakatan. Dari lima [BU swasta], sebagian besar sudah [sepakat], berarti sudah bisa segera eksekusi,” tuturnya.
Masih Alot
Pernyataan Menteri dan Wamen ESDM sedikit bertolak belakang dengan penjelasan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sebelumnya, bahwa negosiasi jual beli BBM dasaran dengan para operator SPBU swasta masih belum mencapai titik kesepakatan atau ‘deal’.
Menurut Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun, negosiasi jual–beli base fuel dengan BU hilir migas swasta justru masih dalam tahap pembahasan aspek teknis spesifikasi BBM dasaran dan aspek komersialnya.
Dengan kata lain, hingga kini belum terdapat kesepakatan yang diputuskan dalam rapat lanjutan antara PPN serta sejumlah operator SPBU swasta pada Jumat pekan lalu tersebut.
“Masih dalam tahap negosiasi dan proses pembahasan dari sisi teknis spesifikasi dan komersialnya," kata Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun ketika dihubungi, dikutip Senin (20/10/2025).
Roberth juga memastikan PPN menawarkan base fuel tersebut ke seluruh operator SPBU swasta. Akan tetapi, kelanjutan negosiasi dengan masing-masing SPBU ditentukan oleh BU hilir migas swasta itu sendiri.
Roberth menegaskan, PPN telah memberikan penawaran ke operator SPBU swasta dan meminta data kebutuhan dari perusahaan swasta tersebut.
“Kalau mereka oke [setuju], baru akan proses selanjutnya,” tegas Roberth.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri padahal mengatakan keputusan terkait dengan serapan BBM dasaran atau base fuel impor untuk SPBU swasta akan ditentukan Jumat (17/10/2025) malam.
Simon menyebut pembahasan dengan BU hilir migas swasta masih berlangsung dan keputusan final kemungkinan keluar dalam waktu dekat.
“[Impor BBM base fuel] masih berjalan terus saat ini dengan badan usaha BBM swasta, kemungkinan sore atau malam ini akan segera ada keputusan,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan, Jumat (17/10/2025) siang.
Namun, dia tidak mengungkapkan operator SPBU swasta mana saja yang akan menyepakati pembelian base fuel dari Pertamina malam ini. "Saya dengar ada beberapa," ujarnya singkat.
Untuk diketahui, proses jual-beli BBM dasaran dari Pertamina kepada operator SPBU swasta dilakukan melalui mekanisme lelang, di mana masing-masing badan usaha mengajukan calon importir serta sumber pasokannya.
Namun, kini pembahasan dilakukan secara langsung antara Pertamina dan setiap badan usaha swasta, bukan lagi secara kolektif.
Perubahan ini dimaksudkan agar negosiasi berjalan lebih efektif, lantaran dalam mekanisme sebelumnya sebagian peserta justru mengundurkan diri di tengah proses.
Pemerintah berharap skema baru ini dapat mempercepat tercapainya kesepakatan sehingga suplai BBM di SPBU non-Pertamina seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo segera normal.
Adapun, Pertamina Patra Niaga juga telah mendatangkan kargo bensin dasaran tahap pertama yang akan dipasok ke operator SPBU swasta pada Rabu (24/9/2025). Akan tetapi, kargo BBM dasaran dengan volume 100.000 barel tersebut tidak laku terjual ke BU hilir migas swasta karena berbagai alasan.
Vivo sebelumnya membatalkan pesanan 40.000 barel base fuel karena isu kandungan etanol 3,5% yang terkandung dalam BBM dasaran, sedangkan BP-AKR menyoal ketiadaan certificate of origin.
Setelah itu, PPN kembali mengimpor 100.000 barel BBM dasaran tahap kedua pada Kamis (2/10/2025), dengan spesifikasi yang diharapkan sesuai dengan permintaan BU swasta. Kendati demikian, kargo BBM kedua tersebut kembali tak laku terjual.
Sebagai catatan, berdasarkan Kementerian ESDM, PPN tercatat memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
-- Dengan asistensi Azura Yumna Ramadani Purnama
(wdh)
