“Kita pikir masih mungkin pemerintah memikirkan bagaimana tim independen ini bisa dibentuk,” kata Rio.
Lebih lanjut, dia juga mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan program MBG.
Perpres tersebut, menurut dia, harus berfungsi sebagai petunjuk teknis bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kami mendorong pemerintah segera menerbitkan Perpres secepatnya. Ini penting agar semua pihak memiliki pegangan jelas dalam menjalankan program MBG, termasuk pembagian peran antara pusat dan daerah,” tutur Rio.
YLKI menilai, peran pemerintah daerah perlu diatur secara rinci agar pelaksanaan MBG di lapangan tidak tumpang tindih.
Rio menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menjamin keberlanjutan program dan kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat.
“Harus ada unsur aparat penegak hukum, ahli gizi, masyarakat sipil, serta tenaga pendidik. Dengan begitu, pengawasan MBG menjadi lebih komprehensif dan sistem keamanan pangannya benar-benar terjamin,” tuturnya.
Insiden di Yogyakarta
Sebelumnya, ratusan siswa SMAN 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami gejala diare pada Kamis dini hari (16/10).
Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta langsung menindaklanjuti laporan tersebut sebagai dugaan insiden keamanan pangan di lingkungan sekolah.
Kepala SMAN 1 Yogyakarta, Ngadiya, mengatakan laporan awal diterima pihak sekolah pada Kamis pagi. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya segera menyebarkan kuesioner untuk memantau kondisi seluruh siswa di setiap kelas.
“Hasil kuesioner menunjukkan dari 972 siswa, sebanyak 426 mengaku mengalami diare antara pukul 1 hingga 3 dini hari,” jelas Ngadiya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (17/10).
Dia menambahkan, pada hari yang sama, tercatat 32 siswa tidak hadir tanpa keterangan pasti.
Meski ratusan siswa mengeluh sakit perut, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal.
“Tidak ada siswa yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan, dan seluruh aktivitas sekolah berlangsung seperti biasa,” kata Ngadiya menegaskan.
(dec/naw)
