Dalam kaitan itu, dia menyebut pemerintah akan mengevaluasi proses penawaran pembelian base fuel tersebut. BU swasta nantinya tidak akan selalu membeli base fuel ke Pertamina karena pada tahun depan dapat langsung mengimpor minyak mentah (crude) sesuai kuota yang telah diberikan oleh pemerintah.
“Jadi, tidak seterusnya. Jadi nanti akan ada alokasi untuk masing-masing badan usaha. Jadi, berdasarkan alokasi, badan usaha akan melakukan impor sendiri,” tuturnya.
Sebelumnya, padahal, Kementerian ESDM mengklaim sudah terdapat empat dari lima operator SPBU yang telah menyatakan setuju untuk membeli base fuel dari Pertamina.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun mengungkapkan base fuel sebanyak 60.000 barel dari total 100.000 barel kargo impor tahap pertama yang ditawarkan oleh kepada BU hilir migas akhirnya dipakai oleh perseroan, imbas tidak kunjung ada kesepakatan pembelian dari SPBU swasta.
Roberth mengatakan saat ini baru SPBU Vivo ang sudah sepakat membeli base fuel dari Pertamina, dengan volume sebanyak 40.000 barel. Dengan demikian, masih terdapat sisa base fuel impor tahap pertama sebanyak 60.000 barel.
Dia menegaskan, jika tidak juga terserap, bahan bakar minyak dasaran tersebut akan dipakai sendiri oleh perusahaan pelat merah tersebut.
“Kargo yang tidak terserap 60.000 barel dipakai Pertamina saat ini,” kata Roberth saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).
“Belum ada selain Vivo [beli base fuel ke Pertamina], yang lain belum ada action," ujarnya.
Roberth menyatakan Pertamina tidak bisa menunggu lama hingga SPBU lainnya—seperti Shell, BP-AKR, dan Exxon — memutuskan pembelian base fuel tersebut. Apalagi, nantinya akan ada tambahan biaya logistik pengangkutan BBM impor tersebut.
“Ini ibarat kita kirim barang pakai jasa mobil box, nah dia hanya antar saja. Kalau disuruh menunggu, jangan nurunin barang dulu, beberapa hari ya pasti ada tambahan biaya untuk sewa mobil box-nya ya,” tutur Roberth.
Roberth mengungkapkan Pertamina menyediakan base fuel impor bagi BU swasta sebanyak 100.000 barel untuk tahap pertama. Volume tersebut sejatinya merupakan bagian dari sisa kuota BBM impor milik Pertamina. Namun, jika tidak terserap, maka BBM dasar itu akan digunakan oleh Pertamina.
“Tahap satu saja dulu diserap sesuai arahan dan kesepakatan dengan Kementerian ESDM, maka ya kalau tidak diserap, base fuel dipakai Pertamina sendiri. Toh, ini yang disediakan adalah kuota impornya Pertamina,” ujar Roberth.
Di sisi lain, Roberth menyebut SPBU swasta hingga kini belum juga berkomitmen untuk membeli base fuel tersebut. Permintaan BBM dasaran itu, padahal, diklaim telah sesuai dengan kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.
“[SPBU swasta] yang lain sampai saat ini belum ada yang komit mengambil [base fuel], kargo sudah sesuai permintaan kesepakatan [base fuel dan sesuai spesifikasi Ditjen Migas],” tambah Roberth.
Sekadar catatan, lima BU hilir migas swasta yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam rapat pembahasan koordinasi BBM dengan Kementerian ESDM akhir-akhir ini a.l. Shell Indonesia (Shell), PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vivo, PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA).
Dia menjelaskan base fuel yang diminta oleh Kementerian ESDM untuk BU swasta telah tersedia di Indonesia sejak pekan lalu saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji bahwa stok BBM di SPBU swasta kembali tersedia dalam 7 hari terhitung sejak Jumat (19/9/2025).
“Maka bagian Pertamina sudah terlaksana sesuai arahan Menteri, kargo yang tersedia ada 100.000 barel dan dari BU Swasta saat ini Vivo yang sudah komit untuk mengambil sejumlah 40.000 barel,” jelasnya.
Sekadar catatan, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025. Volume tersebut diklaim cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta sebanyak 571.748 kl hingga Desember 2025.
(mfd/wdh)
