"DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa," tambahnya.

"Komitmen kami juga adalah mendengarkan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi rakyat," sebutnya.

Diketahui, pertemuan itu terdiri dari Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) yang terdiri dari 73 elemen gerakan buruh yang berasal dari Partai Buruh, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 59 federasi serikat pekerja di tingkat nasional dari berbagai sektor industri.

Selain itu juga dihadiri 9 organisasi kerakyatan, yang terdiri dari Serikat Petani, Komunitas Ojol, JALA PRT, jaringan miskin kota, buruh migran, aliansi nelayan, hingga tenaga honorer.

Draft RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia yang dibuat oleh tim KSP-PB terdiri dari tiga bagian.

Bagian pertama, berisikan prinsip-prinsip yang wajib dirumuskan dalam proses pembuatan RUU Ketenagakerjaan, baik secara formil maupun materiil. 

Bagian kedua, berisikan pokok-pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang berisikan perlindungan pada semua kalangan buruh Indonesia di berbagai sektor lapangan kerja.

Bagian ketiga, berisi draft sandingan norma hukum atau pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang dibuat oleh Tim KSP-PB.

(ell)