Sanksi sebelumnya telah dicabut sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran, AS, dan sejumlah negara besar. Namun, Iran tidak banyak merasakan manfaat karena Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu pada 2018 dan kembali memberlakukan sejumlah sanksi keras.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB mengecam langkah AS dan negara Barat menjelang pemungutan suara.
“Ini bukan diplomasi. Ini penipuan, kebohongan, dan teater absurd,” ujar Dmitriy Polyanskiy.
Langkah PBB ini diambil beberapa bulan setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, termasuk terhadap fasilitas nuklir penting. Saat itu, Iran tengah bernegosiasi dengan Washington terkait aktivitas atomnya. Namun sejak serangan tersebut, Teheran memperketat akses IAEA dan menegaskan tidak akan kembali ke meja perundingan selama AS terus melontarkan ancaman militer.
Citra satelit usai serangan mengonfirmasi kerusakan besar pada kompleks di atas tanah, serta menimbulkan bahaya kimia dan radiologis yang menurut Iran menghalangi pemantauan IAEA.
Iran selama bertahun-tahun membantah program nuklirnya bertujuan militer. Baik IAEA maupun intelijen AS telah menegaskan tidak ada indikasi program senjata nuklir di negara itu sejak awal 2000-an.
Negara-negara Eropa mempercepat langkah ini karena hak mereka untuk mengaktifkan kembali sanksi PBB akan kedaluwarsa pada 18 Oktober. Proses “snapback” yang diatur dalam perjanjian 2015 membutuhkan waktu 30 hari untuk diselesaikan.
Sanksi baru PBB, yang berlaku mulai Sabtu malam waktu AS, mencakup embargo penuh senjata, larangan pengayaan dan pemrosesan ulang uranium, pelarangan aktivitas terkait rudal balistik, serta pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu maupun perusahaan Iran tertentu.
Meski dampaknya terhadap perekonomian Iran yang sudah terpuruk dinilai terbatas, langkah ini diperkirakan semakin melemahkan hubungan rapuh Teheran dengan Eropa dan mendorong Iran kian mendekat ke Rusia dan China yang sejak awal menentang kebijakan Barat tersebut.
(bbn)
