Apa Inti Skandal Ini?
Sejak Marcos Jr menjabat pada 2022, pemerintahannya meluncurkan 9.855 proyek infrastruktur pengendalian banjir di seluruh negeri senilai 546 miliar peso (US$9,5 miliar). Banyak proyek terkait banjir lainnya telah dilakukan sebelum 2022. Proyek-proyek ini untuk membentengi Filipina dari badai tropis dan banjir yang sering terjadi.
Banjir besar dan terus-menerus di banyak wilayah Filipina tahun ini memicu warga meluapkan rasa frustrasi mereka di media sosial, dan mempertanyakan bagaimana pemerintah menangani masalah ini.
Investigasi selanjutnya mengungkap bahwa banyak proyek pengendalian banjir tidak dibangun sesuai spesifikasi yang disetujui, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak dibangun sama sekali, meski dana telah dicairkan. Penemuan ini meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan korupsi.
Kesaksian di sidang Senat pada September menunjukkan adanya kolusi luas antara insinyur pemerintah, politikus, dan kontraktor bangunan swasta, yang diduga menerima suap besar-besaran dari proyek pengendalian banjir.
Menurut mantan insinyur pemerintah, setidaknya 25% dari anggaran setiap proyek secara rutin dikorupsi sebagai suap. Untuk menutupi dana yang hilang, seringkali dilakukan pemotongan biaya dengan menggunakan material berkualitas rendah, atau biaya konstruksi digelembungkan secara administratif, seperti yang diduga tertulis di atas kertas.
Hal investigasi ini menyadarkan warga Filipina, salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Bagi negara yang mengalami sekitar 20 badai tropis setiap tahun, proyek-proyek pengendalian banjir ini dianggap sangat krusial.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Skandal Ini?
Senator Panfilo Lacson, yang memimpin penyelidikan di Senat, mengatakan 67 legislator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga merupakan kontraktor proyek infrastruktur yang didanai pemerintah.
Pihak yang terlibat dalam skandal ini di antaranya Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos Jr. Ia telah mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR, tetapi menyangkal tuduhan tersebut. Keputusan Romualdez, salah satu sekutu terdekat Marcos Jr, menandakan dampak politik yang mungkin semakin besar dalam beberapa pekan ke depan seiring berlanjutnya investigasi.
Senator Francis Escudero dicopot dari jabatan Ketua Senat setelah ia mengakui bahwa kontraktor swasta menyumbang untuk kampanye pemilihannya pada 2022. Namun, ia membantah membantu perusahaan tersebut memenangkan proyek-proyek pemerintah.
Apa Kata Publik?
Setelah beberapa demonstrasi kecil, puluhan ribu warga Filipina turun ke jalan di ibu kota dan seluruh negeri pada 21 September untuk mengecam korupsi. Unjuk rasa ini, kata pihak berwenang, sebagian besar berlangsung damai.
Namun, terjadi insiden kekacauan di Manila, di mana beberapa demonstran muda membakar sebuah van kontainer dan melemparkan batu serta bom molotov ke arah petugas polisi dalam dua insiden terpisah tidak jauh dari istana presiden. Lebih dari 200 orang, beberapa di antaranya anak di bawah umur, ditangkap.
Masyarakat juga meluapkan kemarahan mereka di media sosial, menyasar kerabat kontraktor dan politikus yang memamerkan kekayaan mereka secara daring.
Grup-drup bisnis Filipina menyerukan korupsi di pemerintahan diakhiri, mengatakan pejabat yang bersalah harus diadili dan berjanji akan memasukkan mereka yang bersekongkol dengan politikus yang bersalah ke dalam daftar hitam.
"Kemarahan tidak hanya ditujukan pada mereka yang terlibat langsung dalam pencurian dana publik, tetapi juga pada sistem politik yang dianggap gagal melindungi kepentingan publik di berbagai bidang, mulai dari korupsi legislatif hingga ketidakmampuan lembaga antikorupsi," tulis Bob Herrera-Lim, direktur eksekutif firma konsultan Teneo, dalam catatan tertanggal 18 September.
Sejauh ini, tuduhan korupsi dan kemarahan publik belum berdampak signifikan pada pasar keuangan Filipina. Nilai tukar peso turun sekitar 1% terhadap dolar AS sejak awal September dan indeks saham acuan turun kurang dari 1%.
Bagaimana Reaksi Marcos Jr dan Pemerintahannya?
Marcos J pertama kali menyinggung skandal korupsi tersebut dalam pidato tahunan State of the Nation di hadapan Kongres pada Juli. Dia mengatakan banyak proyek pengendalian banjir pemerintah merupakan skema penggelapan dana dan berjanji akan memberantas korupsi.
Setelah tuduhan tersebut terungkap, ia secara pribadi memeriksa beberapa proyek, terutama di Provinsi Bulacan, utara ibu kota, di mana sebagian besar proyek disetujui, termasuk satu proyek yang mendapatkan dana publik tetapi tidak pernah dibangun.
Sejak awal September, pemerintah telah memecat empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan menskor 16 pejabat lainnya. Pemerintah juga telah mengajukan kasus korupsi terhadap pegawai negeri tersebut dan empat kontraktor swasta ke Ombudsman. Marcos Jr menunjuk Dizon sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang baru, setelah menteri sebelumnya mengundurkan diri akibat skandal tersebut.
Pemerintah telah membatalkan proyek pengendalian banjir senilai 252 miliar peso untuk tahun 2026, memperketat proses persetujuan, dan membentuk komisi independen yang menyelidiki program-program ini selama 10 tahun terakhir.
Atas permintaan Dewan Anti-Pencucian Uang, pengadilan Filipina memerintahkan ratusan rekening bank dibekukan, selagi pihak berwenang menelusuri kasus terhadap mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal.
Marcos Jr menegaskan tidak seorang pun akan luput dari penyelidikan pemerintah, termasuk kerabat dan sekutunya. Ia juga mendukung demo masyarakat, mengatakan ia memahami kemarahan publik, tetapi memperingatkan bahwa penegak hukum akan bertindak jika demonstrasi berubah menjadi kekerasan.
Apa yang Dipertaruhkan bagi Filipina?
Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi berada di ujung tanduk saat Marcos Jr menghadapi dampak skandal korupsi—pertarungan yang menurut para analis akan membentuk peninggalannya.
Ia akan diawasi publik secara ketat atas tekadnya untuk memberantas korupsi di tengah meningkatnya seruan agar pemerintah mengadili para pejabat korup. Kegagalan dalam hal ini akan memicu ketidakpuasan publik semakin besar, memicu lebih banyak demo jalanan, dan memperkuat oposisi, termasuk wakilnya, Sara Duterte, yang mengkritik respons pemerintahan Marcos Jr terhadap skandal tersebut lambat.
Namun, dampak ekonomi mungkin akan terjadi. Kepala ekonom Union Bank of the Philippines, Ruben Carlo Asuncion menilai bahwa pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek pengendalian banjir mungkin akan memperlambat pencairan dana pemerintah dalam jangka pendek.
Dia memperkirakan penurunan belanja sebesar 10% dalam satu kuartal akan memangkas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar 0,13 poin persentase. Namun, dampak ekonomi secara keseluruhan mungkin minimal, kata analis Maybank Securities, mengingat konsumsi rumah tangga—bukan belanja pemerintah—menyumbang sekitar 70% dari PDB Filipina.
(bbn)
