"Bukan ujug-ujug minta Kapolri dicopot, kami tidak setuju kalau seperti itu. Karena itu hanya hidden agenda [agenda terselubung]," kata Said dalam keterangannya.

Dia juga menekankan supremasi sipil dengan menyebutkan bahwa gedung DPR tidak perlu dijaga oleh anggota TNI.

"Gedung DPR, gedung pemerintahan lainnya tak perlu dijaga oleh TNI, cukup oleh Kepolisian. Tapi Kepolisian di sini yang humanis, profesional, dan persuasif," tegasnya.

Selain itu, dalam tuntutannya juga meminta penghapusan upah murah dan meminta kenaikkan sebesar 8,5%. Tak hanya itu, Said juga menekankan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang outsourching.

Lalu, mengesahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi.

(ain)