Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan nilai pembangunan SPPG di setiap daerah bervariasi, mengingat perbedaan kondisi lahan hingga kebutuhan lainnya di setiap daerah.
“Tergantung daerahnya, kalau di kota kan rata-rata Rp2 miliar [biaya membangun SPPG]. Kalau di daerah terpencil mungkin bisa Rp4 miliar, kadang sampai Rp6 miliar,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran Rp71 triliun dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat.
BGN, kata dia, telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG. Namun demikian, hingga saat ini proses pembangunan belum bisa dilaksanakan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah daerah (pemda) menyambut program ini dengan antusias yang cukup tinggi. Bahkan, pihaknya telah menyediakan 806 lahan untuk pembangunan SPPG tambahan.
“Nah, kita tugasnya meminta ke pemda di 62 Kabupaten yang terjangkau sulit [wilayah 3T], tapi kalau ada tambahan lagi mungkin pak Dadan dengan mekanisme mitra bisa meminta [tambahan titik sebaran SPPG],” tambah Tito.
“Lalu, untuk titik yang akan dibangun SPPG-nya oleh pemerintah ada 806 titik yang sudah dinyatakan layak tanahnya dari sekian ribu [lokasi], dan banyak pemda yang antusias menyiapkan lahan begitu.”
Untuk diketahui, Kemendagri hanya berperan untuk membantu kesiapan lahan di setiap daerah melalui pemerintah setempat, sementara Kementerian PU dan BGN akan bertugas dalam pembangunan SPPG alias dapur MBG.
Sekadar informasi, sebanyak 806 titik tersebut BGN mendapatkan porsi sekitar 542 titik yang didominasi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, Kementerian PU mendapatkan amanah untuk membangun SPPG di 264 titik yang didominasi di Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, dan Jambi.
(ain)
