Kabar Grasberg
Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga membeberkan situasi terkini dari insiden longsor di tambang Grasberg Block Cave (GBC) milik Freeport. Menurut Bahlil, per hari ini, evakuasi masih terus berlangsung sejak longsor terjadi pada 8 September 2025.
“Cuaca di sana memang masih dalam kondisi yang belum dimungkinkan karena memang itu kan terjadi di underground. Namun, semuanya aktivitas Freeport produksi dihentikan. Semua fokus untuk mencari korban. Sekarang lagi dilakukan,” terangnya.
Dia juga memastikan tim dari Kementerian ESDM juga masih bertahan di lokasi tersebut untuk memonitor proses evakuasi.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi pemerintah berencana menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu.
“Dalam waktu dekat [rampung], sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tegas Rosan.
Saat ini, pemerintah melalui MIND ID baru menggenggam sekitar 51,2% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, tambahan saham sekitar 12% tersebut akan menambah porsi kepemilikan menjadi lebih dari 63,2%.
“Saya target malah 12%,” ujar Rosan.
Adapun, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menegaskan pembahasan divestasi tambahan saham PTFI sebesar 10% menjadi 61,2% ke pemerintah melalui MIND ID, masih terus berlanjut.
Akan tetapi, Tony menggarisbawahi belum terdapat perkembangan yang bisa diungkapkan ke publik terkait dengan pelepasan saham PTFI tersebut.
“Masih dibicarakan. Belum ada [perkembangan yang bisa disampaikan],” kata Tony kepada awak media di sekitar Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Tony menjelaskan sudah pernah berdiskusi dengan pemerintah untuk memperpanjang IUPK PTFI selepas 2041. Langkah tersebut dilakukan, sebab masih terdapat potensi sumber daya mineral yang bisa dieksploitasi di tambang milik PTFI.
“Kalau enggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US$4 miliar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar US$700 juta per tahun juga berhenti, employment 30.000 berhenti, semuanya berhenti,” ujar Tony.
Atas alasan itu, PTFI menegaskan berencana mengajukan perpanjangan IUPK agar potensi sumber daya yang tersedia masih dapat diproduksi dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia masih bisa berlanjut.
(wdh)
