Selain defisit, Purbaya sebelumnya juga untuk menaikkan belanja transfer ke daerah (TKD) yang telah tercantum dalam RAPBN 2026. Dalam RAPBN itu, pemerintah sebelumnya memutuskan memotong anggaran TKD hingga mencapai hampir 25% secara tahunan menjadi hanya Rp649,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang masih sebesar Rp864 triliun.
"[TKD] akan ditingkatkan, nanti ini akan kami usulkan ke Komisi XI, mungkin akan memberikan pelonggaran sedikit kepada transfer daerah," ujar Purbaya di sela acara Great Lecture Institute di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Hanya saja, Purbaya belum bisa memastikan berapa total nilai nominal dari usulan penambahan anggaran tersebut. Dia hanya meminta dukungan kepada Komisi XI DPR untuk melancarkan rencana itu.
Rencana itu, kata dia, diharapkan mampu membuat daerah menjadi lebih kondusif sehingga mampu fokus dalam membangun ekonomi di wilayah masing-masing.
"Ini supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang. Itu saya perlu dukungan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], tutur dia.
Sementara, Komisi XI DPR dan pemerintah sebelumnya juga telah menyepakati sejumlah asumsi dasar makroekonomi dan postur anggaran RAPBN 2026.
Berikut perincian Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,4%
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar: Rp16.500/US$
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%
Sementara untuk postur APBN, pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun pada 2026. Angka ini lebih tinggi 4,74% dibanding target awal dalam APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun atau meningkat 9,8% dibanding outlook 2025 yang ditetapkan pertengahan tahun ini.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah menargetkan belanja negara berada di kisaran Rp3.786,5 triliun pada 2026. Angka ini bertambah 4,5% dibanding APBN 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun atau naik 7,3% dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp3.527,5 triliun.
Dengan postur pemasukan dan pengeluaran, maka pemerintah mematok defisit anggaran mencapai Rp638,8 triliun (2,48% terhadap produk domestik bruto atau PDB), dibanding sebelumnya Rp616,2 triliun (2,53% PDB) atau Rp662 triliun (2,78% PDB).
(ell)
