Berbeda dengan negara lain yang diserang Israel setahun terakhir, Qatar merupakan negara makmur yang berada di bawah perlindungan AS sebagai sekutu utama non-NATO. Saat Trump berkunjung ke Doha dalam tur regional Mei lalu, ia melontarkan pujian pada Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Saat itu, Qatar bahkan menghadiahkan jet Boeing senilai US$400 juta dan menjanjikan investasi US$500 miliar di Amerika melalui Qatar Investment Authority.
AS mengaku telah diberitahu tentang serangan Selasa itu sesaat sebelum dilancarkan, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya bertindak sendiri.
“Negara-negara Teluk harus segera mendorong terciptanya tatanan regional mandiri sebagai respons atas serangan ke Qatar, sebelum mereka menjadi pion berikutnya di tangan Israel—AS jelas bukan penjamin,” ujar Bader Al-Saif, asisten profesor di Universitas Kuwait sekaligus associate fellow di Chatham House. “Jika dukungan AS tak terlihat di saat genting, maka peran dan kehadirannya patut dipertanyakan.”
Jonathan Panikoff, mantan wakil perwira intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Dekat, menilai serangan itu akan “semakin menguatkan pandangan di dunia Arab bahwa Israel bertindak sewenang-wenang, dan Israel—bukan Iran—merupakan kekuatan destabilisasi terbesar di kawasan.”
Mediator Gencatan Senjata
Hamas terpaksa hengkang dari Suriah setelah perang sipil pecah pada 2011. Qatar kemudian bersedia menampung para pemimpin Hamas dengan apa yang diyakini banyak pihak sebagai persetujuan diam-diam dari AS dan Israel kala itu.
Salah satu tujuan keputusan tersebut adalah membatasi pengaruh Iran atas Hamas serta menjaga jalur komunikasi tetap terbuka.
Ibu kota Qatar juga digunakan sebagai lokasi negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel selama perang di Gaza. Serangan itu menewaskan 1.200 warga Israel dan hingga kini, menurut kementerian kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina.
Namun kini, prospek gencatan senjata praktis runtuh, kata Ted Singer, mantan Kepala Operasi Timur Tengah CIA.
“Ini jelas mengakhiri peran Qatar sebagai mediator,” ujarnya. “Negara lain seperti Turki—tempat para pemimpin Hamas juga tinggal dan beraktivitas—kemungkinan besar kini siaga penuh. Serangan ini menciptakan preseden di mana sebuah ibu kota yang menjadi lokasi perundingan damai justru diserang untuk menargetkan peserta negosiasi.”
Menurut sejumlah sumber, puluhan pejabat Hamas diyakini bermukim di Istanbul dan Ankara. Namun, Israel hampir tidak mungkin melancarkan serangan di wilayah Turki mengingat potensi respons militer langsung, ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Turki sendiri menyebut serangan itu sebagai bukti bahwa Israel “menjadikan terorisme sebagai kebijakan negara.”
“Ambang batas bagi Israel untuk menyerang pejabat Hamas di Turki jauh lebih tinggi dibanding di Qatar, karena risiko memicu konfrontasi langsung dengan Ankara,” jelas Torbjorn Soltvedt, Analis Utama MENA di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft. “Namun dengan semakin banyaknya titik gesekan antara Israel dan Turki, risiko munculnya garis patahan geopolitik baru di kawasan semakin besar.”
(bbn)
