Logo Bloomberg Technoz

Ekonom: Burden Sharing Perlu Dibekali Dorongan Produktivitas

Redaksi
03 September 2025 19:10

Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Lampaui Ekspektasi, Ungguli Malaysia, Singapura (Diolah dari Berbagai Sumber)
Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Lampaui Ekspektasi, Ungguli Malaysia, Singapura (Diolah dari Berbagai Sumber)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia atau BCA, David Sumual menilai skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah pada prinsipnya bukanlah hal asing yang dilakukan. Sebab menurutnya, burden sharing dari sisi pembiayaan juga pernah diterapkan negara lain saat masa kritis, termasuk ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Sebagai gambaran, pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II salah negara maju seperti Jerman juga turut melakukan burden sharing. Sehingga, terkait hal tersebut, penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan upaya serius mendorong produktivitas nasional agar tidak menimbulkan tekanan baru pada inflasi maupun stabilitas eksternal.

"Kalau saya lihat sih, ini kan strategi aja, tapi kuncinya di penguasaan ekosistemnya, karena kalau penguasaan ekosistemnya nggak kita dapat, ujung-ujungnya itu malah efeknya negatif buat ekonomi," kata David ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (3/9/2025).

David lantas mencontohkan strategi China yang dianggap berhasil menerapkan skema burden sharing. Negeri Tirai Bambu tersebut mendorong sektor properti sekaligus memperkuat kapasitas industri dalam negeri, sehingga insentif fiskal benar-benar menggerakkan produsen lokal dan mengurangi lonjakan impor.

Gambaran pusat perekonomian Jakarta, Jalan Sudirman-MH Thamrin. (Muhammad Fadli/Bloomberg)

Sebagai informasi, pemerintah dan BI membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dikenal dengan burden sharing. SKB dilakukan sebanyak tiga kali, yakni SKB 1, 2, dan 3, selama 2020-2022. Burden sharing ini dilakukan untuk menopang APBN dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi.

Terbaru, BI mengungkapkan, hingga awal September 2025 BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun di pasar sekunder sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme burden sharing.