Kerusakan juga terjadi di wilayah Surakarta usai kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar. Hal yang sama terjadi di Surabaya usai Gedung Grahadi dibakar; serta 11 pos polisi mengalami rusak berat atau terbakar.
Selanjutnya, kerusakan juga terjadi di wilayah Kediri. Massa membakar dan menjarah gedung DPRD Kota Kediri; melempari batu ke kantor Satlantas Polres Kediri; dan merusak sejumlah kendaraan yang merupakan barang bukti kasus pidana.
Di Mataram, massa juga menjarah dan membakar Gedung DPRD. Peserta demo di Bandung juga tercatat merusak sejumlah fasilitas negara yaitu rumah dinas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Gedung DPRD.
Pada wilayah Jawa Tengah, pemerintah mencatat terjadinya kerusakan Gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang; serta pembakaran gedung DPRD di Brebes, Pekalongan, dan Kebumen.
"Gedung DPRD dan Polres di Tegal dibakar. Gedung DPRD di Cilacap dirusak. Gedung DPRD, gedung pemerintah kabupaten dan Samsat dibakar dan dijarah di Kediri. Sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang di Museum Baghawanta Bari, Kediri," ujar Tito.
Di Jepara, terdapat kerusakan kaca pada kediaman Kapolres dan Wakapolres Jepara; pembakaran sebagian gedung DPRD Jepara dan penjarahan fasilitas kantor DPRD Jepara; dan kerusakan fasilitas umum berupa lampu penerangan jalan dan CCTV di tugu kartini. Selain itu, ada pembakaran di sekitar tugu kartini dan gerobak pedagang di SMP 5, Jepara.
Selanjutnya, 13 pos polisi dirusak dan tiga pos polisi dibakar di Malang; gedung DPRD kota dirusak dan dijarah di Cirebon; Kantor pemkab, pendopo bupati, dan eks gedung DPRD dirusak di Banyumas; gedung DPRD Kota Banjar dirusak; gedung DPRD Provinsi Jambi dirusak; gedung DPRD Kota Tasikmalaya dirusak.
"Selanjutnya, di Palembang, gedung DPRD provinsi dirusak dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel dibakar. Terakhir, gedung DPRD Kota Palopo juga dirusak," ujarnya.
Dalam kaitan itu, Tito menjelaskan rangkaian aksi unjuk rasa berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Salah satu tuntutan unjuk rasa tersebut adalah mengenai transparansi tunjangan dan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi berlanjut sampai 28 Agustus 2025. Namun, saat itu terdapat peristiwa yang merenggut nyawa pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan karena dilindas oleh kendaraan taktis milik Kepolisian RI. Hal itu kemudian memicu aksi yang lebih panas di berbagai daerah.
"Kami catat bahwa ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025 dengan konsentrasi massa terpusat di lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres serta gedung DPR RI dan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar dia.
"Terdapat aksi yang berlanjut rusuh, yakni di Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir atau ada kerusuhan. Sisanya kondusif."
(dov/frg)
