Pemerintah kini dapat beralih ke para hakim agung, yang sebagian besar telah mendukung presiden dalam hal-hal lain. Namun, Gedung Putih juga dapat membiarkan Court International Trade meninjau kembali masalah ini terlebih dahulu.
"SEMUA TARIF MASIH BERLAKU!" Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di Truth Social tak lama setelah keputusan tersebut dikeluarkan.
"Hari ini Pengadilan Banding yang Sangat Partisan secara keliru mengatakan bahwa Tarif kami harus dihapus, tetapi mereka tahu Amerika Serikat pada akhirnya akan menang," kata presiden. "Jika Tarif ini dihapuskan, itu akan menjadi bencana total bagi Negara."
Triliunan dolar perdagangan global terlibat dalam pertarungan hukum ini. Putusan akhir yang membatalkan tarif Trump akan menggagalkan kesepakatan dagangnya yang sangat digembar-gemborkan. Pemerintah juga akan dipaksa untuk menghadapi tuntutan pengembalian tarif yang telah dibayarkan.
Dalam putusannya pada 30 Mei, Pengadilan Perdagangan Internasional memutuskan bahwa Trump secara tidak tepat menggunakan undang-undang kewenangan darurat tahun 1977 untuk mengenakan tarif yang luas, sebuah kewenangan yang dilimpahkan kepada Kongres oleh Konstitusi.
Hakim-hakim The US Court of Appeals for the Federal Circuit juga mengisyaratkan skeptisisme terhadap klaim Trump atas kewenangan tarif yang luas berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional dalam argumen lisan pada 31 Juli.
Karena khawatir pengadilan akan memutuskan tarif tersebut ilegal dan langsung membatalkannya, pemerintah pada hari Jumat pagi mengajukan pernyataan dari Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang memperingatkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang mengerikan jika pengadilan mengambil tindakan tersebut. Bessent mengatakan hal itu akan menyebabkan "rasa malu diplomatik yang berbahaya" bagi AS.
"Presiden Trump secara sah menggunakan wewenang tarif yang diberikan kepadanya oleh Kongres untuk mempertahankan keamanan nasional dan ekonomi kita dari ancaman asing," kata Juru Bicara Gedung Putih Kush Desai dalam sebuah pernyataan. "Tarif Presiden tetap berlaku, dan kami menantikan kemenangan akhir dalam masalah ini."
(bbn)
