“Dan buat teman-teman [media] yang belum, kita juga mendorong teman-teman media yang belum punya kanal cek fakta, juga membuat kanal yang serupa kanal cek fakta. Supaya apa? Supaya makin banyak yang terjun di ranah ini,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

 Sementara itu, Hasan mengeklaim bahwa konten DFK di medsos untuk PCO hanya ada 62 tema. Padahal, kata Hasan, produksi konten disinformasi, fitnah, dan kebencian itu disinyalir berjumlah ratusan hingga ribuan konten per harinya.

“Sejauh ini konten DFKnya Kantor Komunikasi [Kepresidenan RI/PCO] mungkin baru 62 tema, sementara tiap hari produksinya banyak sekali. Makanya kita apresiasi sekali sama teman-teman media yang sudah punya kanal serupa, yang sudah juga punya kanal cek fakta,” ujar dia.

“Supaya, nggak mungkin satu pihak nih, karena ini produksinya bisa ratusan, bisa ribuan per hari. Dan kalau hanya satu pihak, dua pihak saja yang meng-counter (melawan) ini, tidak akan cukup waktunya,” tambah Hasan.

Selain mengapresiasi media yang telah mempunyai kanal cek kanal fakta dan mendorong media untuk memiliki kanal serupa, dia menambahkan, PCO tak ingin memonopoli kanal cek fakta ini. Sebagai informasi, PCO saat ini sudah memiliki kanal cek fakta, yang diakui Hasan ada pro kontra terkait kanal itu.

“Karena PCO sebenarnya, pemerintah, enggak mau memonopoli cek fakta, tapi kan harus ada yang memulainya, harus ada yang menginisiasinya,” kata dia.

Menurut Hasan, jika media tak mempunyai keinginan untuk membuat kanal cek fakta, maka masyarakat Indonesia bakal jatuh ke dalam knee-jerk reaction (KJR). Untuk diketahui, KJR merupakan sebuah sikap dangkal yang bisa mengantarkan pada disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK.

“Dan kita berharap teman-teman juga punya keinginan yang sama untuk membuat kanal cek fakta. Karena kalau tidak, ini masyarakat kita lama-lama akan terjerumus ke dalam namanya KJR,” tutur Hasan. “Jadi kalau kalian ke dokter saraf, dipukul, otomatis bereaksi, nggak lewat otak, otomatis bereaksi,” imbuh dia.

Hasan menilai bahwa banyak orang Indonesia yang tidak berpikir, mengecek ulang, sampai membaca berita soal konten yang dilihatnya di medsos. Misalnya, ada satu konten langsung bereaksi. “Kayak orang diet, tapi dietnya nggak pas nih,” kata Hasan.

Hasan pun menganggap kondisi tersebut seperti “diet berita” dan “diet informasi”. Contohnya, jika ada sebuah konten video yang ditonton, lalu tidak melihat sumbernya apakah kredibel atau tidak, serta hanya melihat judulnya saja dan tak membaca beritanya.

“Jadi yang dimakan judulnya aja, beritanya enggak dimakan. Kadang-kadang judul kan itu juga dipoles sedemikian rupa supaya menarik kan gitu. Nah itu keprihatinan-keprihatinan kita,” ujar Hasan.

Pekerjaan Rumah Ruang Digital

Hasan bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) lantas menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang digital Indonesia saat ini “terutama informasi-informasi yang beredar, termasuk juga informasi soal pemerintahan.” 

Kembali ia singgung terkait konten disinformasi, fitnah, dan kebencian yang semakin hari diproduksi secara profesional. “Dan ini bisa saja tidak hanya membuat kegaduhan, tapi juga meresahkan, bisa memecah belah bangsa, bahkan bisa menghambat pembangunan kita.”

Lalu dia menyinggung perihal ada potongan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani seolah menyebut “Guru adalah beban negara”, yang memunculkan kemarahan luar biasa publik.

Video tersebut merupakan hasil rekayasa digital yang disebut deepfake, guna memanipulasi omongan bendahara negara itu. “Padahal ibu menterinya dibuatkan deepfake-nya, palsu lah, tidak ada ngomong begitu. Tapi kebencian kayak gini kan ditumpuk terus menerus,” kata Hasan.