Rizal sebelumnya mengakui salah satu hambatan lambatnya penyaluran beras SPHP yakni terkendala penggunaan aplikasi.
Dia mengungkapkan sejumlah pedagang atau pengecer kesulitan menggunakan aplikasi tersebut karena tidak terbiasa memakai smartphone.
“Memang karena semua ini menggunakan aplikasi, kan tidak semuanya langsung bisa cepat. Kan perlu sosialisasi, teman-teman pengecer yang di pasar-pasar itu kan mohon maaf rata-rata ya sudah sepuh, embo-embo,” kata Rizal di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (13/8/2025).
“Handphone-nya juga jadul atau bagaimana ya. Sehingga enggak ada handphone Android dan sebagainya.”
Meskipun demikian, dia menyebut pegawai Bulog yang ada di setiap wilayah turut membantu pengecer menggunakan aplikasi tersebut. Selain hambatan aplikasi, Rizal menuturkan para pengecer memiliki keterbatasan karena hanya dibatasi maksimal membeli 2 ton beras SPHP.
“Kalau kurang juga boleh, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pengecar. Karena pengecar kemampuannya beda-beda gitu kan dalam rata-rata rendah,” ujarnya.
Oleh karena itu, cabang Bulog yang ada di setiap wilayah juga ikut serta menjual beras SPHP khususnya ikut dalam operasi pasar.
“Bawa truk sampai ke pasar-pasar, jual di pasar. Mana yang kira-kira pasar yang mengalami kenaikan [harga beras], nah itu teman-teman gudang Bulog yang ada di wilayah, bawa truk itu ke situ jualan. Supaya mengintervensi harga beras itu menjadi turun,” jelasnya.
Perum Bulog melaporkan per 19 Agustus 2025, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 38.811 ton atau 2,94% dari total target 1,3 juta ton hingga Desember 2025.
Adapun realisasi provinsi dengan penyaluran beras SPHP tertinggi yakni Provinsi Jawa Timur sebanyak 20.622 ton kemudian diikuti Jawa Tengah 19.113 ton, dan DKI Jakarta 16.186 ton. Sementara tiga provinsi terendah yakni Papua Barat Daya 503 ton, Papua Tengah 488 ton, dan Papua Selatan 358 ton.
Sementara saluran yang digunakan untuk mendistribusikan beras SPHP paling banyak melalui pengecer di Pasar Rakyat sebanyak 13.528 ton. Kemudian diikuti instansi pemerintah sebanyak 13.115 ton, dan instansi pemerintah daerah sebanyak 4.114 ton.
(ell)
