Bloomberg Technoz, Jakarta - Manuver pemerintah menambal kebutuhan kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) domestik lewat pengalihan atau penjadwalan ulang ekspor dinilai tidak menguntungkan.

Opsi impor LNG dinilai lebih masuk akal untuk mengisi kekurangan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) & PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam jangka menengah.

Ketua Indonesian Gas Society (IGS) Aris Mulya Azof membeberkan penjadwalan ulang atau renegosiasi kontrak jangka panjang LNG dengan pembeli internasional justru berisiko mengungkit harga gas di dalam negeri.

Aris beralasan pembeli domestik mesti menanggung denda atau penalti yang signifikan dari upaya SKK Migas menjadwalkan ulang pengiriman kargo terikat kontrak dengan buyer luar negeri.

“Penjadwalan atau pembatalan kontrak itu membuat harga pengadaan dari domestik cenderung tinggi,” kata Aris saat dihubungi, Kamis (14/8/2025).