Untuk belanja negara pada Nota Keuangan diperkirakan Rp3.527,5 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.663,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp864,1 triliun. Dengan demikian defisit, diperkirakan mencapai Rp. 662,0 triliun atau 2,78% dari PDB.
"Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara," tutur Said.
Daya Beli Belum Pulih
Politikus PDIP menerangkan bahwa jika perekonomian dalam negeri hingga saat ini masih dihantui oleh sejumlah tantangan. Salah satunya daya beli masyarakat yang masih belum pulih, yang tecermin dari masih lesunya konsumsi rumah tangga.
Dia juga menyoroti hilangnya PNBP sekitar Rp80 triliun imbas lahirnya lembaga pengelola investasi Tanah Air bernama BPI Danantara usai pemberlakuan Revisi UU BUMN beberapa waktu lalu.
"Di lain pihak, postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat, serta menjaga ekspor kita tetap ekspansif," kata dia.
RAPBN 2026, lanjut Said Abdullah, juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dll, yang secara teknis tidak mudah.
Berbagai program unggulan tersebut diharapkan mampu menjadi “game changer” untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang. Apalagi, sebanyak 54% angkatan kerja Indonesia saat ini masih berasal dari lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.
"Program-program di atas penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas, dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri," tutur dia.
"Namun investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi lebih ekspansif."
Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diberbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan.
(ibn/wep)
