“Ini tugas kementerian/lembaga lain juga. Masyarakat harus didorong untuk meningkatkan produktivitas wilayahnya, baik lewat pertanian, peternakan, atau perikanan,” lanjut Dadan.

Anjuran ini muncul sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh BGN atas pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis. Dalam beberapa kasus, kendala utama yang dihadapi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di lapangan adalah keterbatasan ketersediaan bahan baku segar dengan standar gizi yang memadai dan harga yang stabil.

Di beberapa wilayah, tingginya ketergantungan pada pasokan luar daerah membuat distribusi makanan menjadi tidak efisien, memicu kenaikan biaya operasional, bahkan berisiko menurunkan kualitas makanan yang diberikan ke siswa.

Dalam konteks inilah, BGN mengarahkan perhatian pada penguatan basis produksi lokal yang tidak hanya mendukung MBG, tetapi juga membangun ekonomi berbasis komunitas.

“Seluruh Indonesia harus merata. Karena pembangunan ini merata di seluruh Indonesia,” kata Dadan, menyinggung bahwa program MBG tidak hanya digulirkan di wilayah-wilayah tertentu, tetapi juga di seluruh yang selama ini minim intervensi gizi.

(fik/spt)