Rencana pengurangan anggaran dan pegawai PBB ini terjadi saat pemerintahan Trump menghapus bantuan luar negeri sejumlah puluhan miliar dolar yang merupakan bagian kebijakan pemusatan perhatian untuk kepentingan AS.
Kondisi yang terjadi di Timur Tengah, Ukraina, dan Afrika menambah urgensi bantuan global.
Setelah bertahun-tahun menghadapi masalah keuangan, PBB di bawah kepemimpinan Guterres sebenarnya sudah merencanakan perubahan struktural secara besar-besaran. Pada Januari lalu, dia memperingatkan bahwa badan itu menghadapi "krisis likuiditas sangat besar."
Secara keseluruhan, pengeluaran di PBB akan berkurang ke level terendah dalam satu dekade, turun hingga US$20 miliar dari level tertinggi pada 2023.
"HUT PBB ke-80 sebagian besar merupakan reaksi dari Sekjen terhadap tantangan yang muncul dari pemerintah Trump kedua," kata Eugene Chen dari Universitas New York.
Guterres dijadwalkan merilis rincian rencana perubahan anggaran tersebut pada September. Rencana ini mencakup restrukturisasi pada banyak program PBB.
Guterres mengendalikan anggraan rutin PBB, yang berjumlah jauh lebih kecil dari pengeluaran total badan-badan organisasi itu. Badan-badan seperti UNICEF dan UNESCO yang menghadapi kekurangan dana juga berencana melakukan pemotongan besar-besaran.
Pemerintahan Trump telah menghentikan pendanaan pada Badan Bantuan Pengungsi Palestina (UNRWA), menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dan keluar dari UNESCO.
Rencana Guterres ini dikritik oleh sekutu Trump dan juga internal PBB sendiri.
"Ada sejumlah kegiatan PBB yang memang membutuhkan penambahan sumber daya," kata Brett Schaefer dari American Enterprise Institute. "Dan ada kegiatan PBB yang memang harus dikurangi, tapi bukan dibubarkan begitu saja."
Dia merujuk pada Badan Pengawas Nuklir PBB dan Program Pangan Dunia sebagai badan yang mewakili kepentingan AS. Sementara Organisasi Pangan dan Pertanian serta Dewan HAM dipandangnya sebagai mandat yang bertolak belakang dengan kepentingan AS.
Sementara itu, staf PBB di Jenewa pekan lalu mengumumkan telah meloloskan mosi tidak percana terhadap Guterres dan rencana pemotongan anggaran itu.
"Staf merasa pendekatan pemotongan ini tidak fokus, tidak memiliki tujuan strategis dan membuat PBB besar di atas," kata Ian Richards, Presiden Serikat Pekerja PBB di Jenewa.
(bbn)
