Teks tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan 60.000 warga sipil, menyerukan negara Yahudi itu menghentikan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.
"Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober," imbuh deklarasi tersebut. "Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan."
Deklarasi juga menyerukan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah permusuhan berakhir. "Kami menyambut baik kesediaan beberapa negara anggota [PBB] untuk berkontribusi dalam bentuk pasukan."
Dokumen itu pun mendesak diakhirinya larangan Israel terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina dan keturunan mereka, UNRWA, sekaligus menegaskan kembali "hak" Palestina untuk kembali ke tempat-tempat di Israel yang mereka tinggalkan atau diusir sekitar pembentukan Negara Israel pada 1948—gagasan yang ditolak oleh pemerintahan Israel berturut-turut yang beranggapan akan merusak keberadaannya sebagai negara Yahudi.
Teks tersebut juga mendesak rehabilitasi ekonomi Palestina, serta penghapusan materi yang menghasut dan mengandung kebencian dari kurikulum sekolah Otoritas Palestina—tuntutan yang juga ditujukan kepada Israel.
Liga Arab yang beranggotakan 22 negara, Uni Eropa secara keseluruhan, dan 17 negara lainnya, termasuk Indonesia mendukung deklarasi tersebut dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York untuk membahas penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi Solusi Dua Negara.
Kehadiran Indonesia sendiri diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir (Tata). Pada pertemuan dengan Menlu Palestina Dr Varsen Aghabekian, Tata menekankan dukungan penuh Indonesia bagi Palestina dan pentingnya KTT untuk menjaga momentum dalam mendorong implementasi Solusi Dua Negara.
"Presiden Prabowo telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan di bawah mandat PBB sebagai wujud komitmen Indonesia mendukung terwujudnya perdamaian berkelanjutan di Palestina," ungkapnya melalui keterangan persnya, Kamis.
Deklarasi ini menyusul seruan pada Senin oleh delegasi Otoritas Palestina di PBB agar Israel dan Hamas meninggalkan Gaza, yang memungkinkan otoritas mengelola wilayah pesisir tersebut.
Pada Maret lalu, rencana untuk Gaza yang disusun Mesir mengecualikan Hamas dari pemerintahan wilayah tersebut setelah perang berakhir, seperti yang tercantum dalam draf rencana yang diperoleh CNN.
Rencana itu dibahas para pemimpin Arab dalam pertemuan darurat di Kairo. Presiden Mesir mengusulkan pembentukan komite Palestina untuk sementara mengelola Gaza—menggantikan Hamas dan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina.
Prancis menyatakan akan voting untuk mengakui negara Palestina pada September, yang membuat Israel kecewa. Inggris juga menyatakan akan mengakui negara Palestina pada September kecuali Israel setuju untuk gencatan senjata di Gaza. Baik Israel maupun Amerika Serikat (AS) mengecam pernyataan Prancis dan Inggris.
Hamas, bagaimanapun, belum menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan kekuasaan di wilayah tersebut. Namun, pejabat kelompok tersebut sebelumnya pernah memberikan pernyataan yang bertentangan mengenai peran mereka di Gaza pasca-perang.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak solusi dua negara, dengan alasan nasionalisme dan keamanan negaranya. Israel juga telah lama menolak untuk mempertimbangkan agar Otoritas Palestina menjalankan pemerintahan Gaza di masa depan.
Sekutu dekat Israel, AS, juga memboikot konferensi PBB itu, menyebutnya "tidak produktif dan tidak tepat waktu."
Melansir Times of Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar mengatakan kepada para wartawan internasional bahwa Israel tidak akan menyerah pada "kampanye tekanan internasional yang menyimpang" untuk mengakhiri perang di Gaza dan memaksakan solusi dua negara kepada Israel.
"Mendirikan negara Palestina saat ini sama saja dengan mendirikan negara Hamas. Sebuah negara jihadis," kata Sa’ar. "Itu tidak akan terjadi."
(ros)
