Tahap awal implementasi tersebut akan menyasar lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah di wilayah DTPK.

Penetapan wilayah penerima tunjangan dilakukan berdasarkan pemetaan nasional oleh Kementerian Kesehatan, dengan mempertimbangkan tiga aktor utama, yakni akses layanan kesehatan yang terbatas, jumlah tenaga medis yang sangat kuat, dan tingkat urgensi intervensi pemerintah pusat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas penunjang, seperti tempat tinggal, transportasi, dan logistik agar tenaga medis bisa bekerja dengan nyaman.

Tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK juga akan mendapatkan akses pelatihan berjenjang dan pengembangan karier yang adil. “Jangan sampai mereka yang bersedia bertugas di pelosok justru tertinggal dalam aspek profesionalisme. Kami pastikan akses pendidikan dan pelatihan tetap tersedia,” tambahnya.

Dengan adanya tunjangan khusus ini, pemerintah berharap lebih banyak tenaga medis muda terdorong untuk mengabdi di daerah-daerah prioritas, sekaligus membangun fondasi sistem kesehatan nasional yang merata dan berkeadilan

(fik/spt)