Namun, diversifikasi ekonomi yang menjadi inti dari Vision 2030 berlangsung lebih lambat dari yang diharapkan pemerintah.
Ketergantungan Arab Saudi terhadap pendapatan minyak belum banyak berubah sejak 2016, dan dalam beberapa ukuran bahkan makin dalam.
Menurut estimasi Bloomberg Economics, harga minyak impas fiskal atau fiscal breakeven Arab Saudi kini mencapai US$96 per barel — lebih tinggi dibanding satu dekade lalu.
Jika belanja investasi domestik dari Public Investment Fund (PIF) dimasukkan, titik impas tersebut naik menjadi US$113.
Meski dianggap indikator kasar oleh sebagian ekonom, angka ini menjadi gambaran batas harga minyak yang dapat menopang anggaran negara.
Sejak awal 2024, harga minyak Brent rata-rata hanya sekitar US$76,5 per barel, memaksa pemerintah meningkatkan utang dari pasar obligasi global dan mempertimbangkan penjualan aset untuk menambal defisit anggaran.
“Tujuan utama Vision 2030 adalah memangkas ketergantungan terhadap minyak,” kata Ziad Daoud, Kepala Ekonom Pasar Berkembang Bloomberg Economics.
“Dilihat dari sisi ini, Arab Saudi justru makin bergantung pada minyak.”
Daoud menambahkan, Arab Saudi kini memerlukan harga minyak yang lebih tinggi dibanding 2016 untuk menyeimbangkan akun berjalan atau current account— untuk membayar impor dan mengimbangi remitansi ke luar negeri.
“Ini terutama dipicu oleh lonjakan belanja publik, bukan hanya proyek-proyek megah, tapi juga tekanan masyarakat yang secara implisit mendorong belanja besar ketika harga minyak naik,” ujarnya.
Secara historis, pemerintah Arab Saudi memang cenderung menaikkan belanja saat harga minyak tinggi — pendekatan yang semula ingin ditinggalkan demi mengurangi ketergantungan.
Menteri Keuangan Mohammed Al-Jadaan bahkan mengklaim pihaknya “tidak lagi memperhatikan harga minyak.”
Namun faktanya, sektor minyak masih menyumbang sekitar 60% pendapatan negara dan lebih dari 65% ekspor nasional.
Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan rencana pemangkasan belanja pada 2025 setelah realisasi anggaran tahun lalu melampaui target.
Kelebihan belanja tersebut antara lain digunakan untuk proyek-proyek raksasa seperti kota futuristik Neom dan pencakar langit berbentuk kubus di Riyadh yang cukup besar untuk menampung 20 gedung Empire State.
“Arab Saudi terus melangkah maju denganVision 2030 secara konsisten, meskipun menghadapi tekanan ekonomi global dan gejolak kawasan,” ujar juru bicara Kementerian Keuangan dalam pernyataan kepada Bloomberg.
“Transformasi struktural ekonomi Saudi bukan proyek jangka pendek, melainkan agenda lintas generasi yang sudah menunjukkan kemajuan terukur di berbagai sektor utama. Posisi fiskal Arab Saudi tetap kuat.”
Ekonomi non-minyak tumbuh lebih dari 4,5% pada kuartal I/2024 — sesuai target pemerintah. Sektor ini kini menyumbang lebih dari separuh PDB Arab Saudi yang mencapai US$1,1 triliun.
Pendapatan dari sektor non-minyak juga meningkat tajam, dari sekitar US$50 miliar pada 2016 menjadi lebih dari US$134 miliar pada 2024.
Namun, lonjakan belanja pemerintah menekan surplus, sehingga Arab Saudi mencatat defisit fiskal setiap kuartal dalam lebih dari dua tahun terakhir.
“Dengan kenaikan belanja negara yang tajam dalam beberapa tahun terakhir dan penurunan harga minyak tahun ini, pendekatan fiskal yang lebih hati-hati memang masuk akal,” kata Monica Malik, Kepala Ekonom di Abu Dhabi Commercial Bank PJSC.
“Arab Saudi memiliki bantalan fiskal yang kuat, meski bisa cepat tergerus.”
Kementerian Keuangan menyebut belanja besar memang diperlukan untuk mengawali proyek transformasi ekonomi.
“Kenaikan belanja belakangan ini mencerminkan belanja modal proyek Vision 2030 yang masih berada di tahap awal — ini fase sementara, bukan tren jangka panjang,” jelas juru bicara.
“Seiring proyek-proyek ini mencapai kapasitas operasional penuh, mereka akan mulai memberi imbal hasil dan memperkuat posisi fiskal serta ekonomi nasional.”
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan akun berjalan Arab Saudi akan tetap defisit setidaknya hingga akhir dekade ini — pergeseran besar dari posisi historis negara sebagai eksportir modal menjadi pencari pendanaan, menurut Daoud.
Untuk saat ini, Arab Saudi — yang mengantongi peringkat kredit Aa3 dari Moody’s, setara dengan Inggris dan Prancis — masih memiliki akses yang mudah ke pasar obligasi global.
Negara ini telah menerbitkan hampir US$15 miliar utang dalam bentuk dolar dan euro tahun ini, menurut data Bloomberg. Jumlah tersebut belum termasuk lebih dari US$5 miliar penerbitan surat utang oleh PIF.
Namun, penerbitan tersebut terjadi di tengah tantangan menarik investasi asing langsung (FDI). Realisasi FDI Saudi masih belum sejalan dengan ambisi pemerintah.
Pada kuartal I/2024, arus masuk FDI tercatat lebih dari US$6 miliar — jauh dari target tahunan sebesar US$37 miliar.
“Di sisi ekonomi, kita tak bisa menutup mata terhadap banyaknya kemajuan,” ujar Jason Tuvey, Wakil Kepala Ekonom Pasar Berkembang di Capital Economics.
“Tapi mereka tak akan pernah sepenuhnya lepas dari minyak. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa mengurangi ketergantungan pada minyak untuk menopang kebijakan fiskal? Itu masih memungkinkan.”
(bbn)
