"Kita lihat hari Jumat saja, kamu akan rilis," tegas dia.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun sebelumnya mengkritik langkah BPS yang menunda pengumuman profil kemiskinan di Indonesia pada semester I-2025 dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada semester I-2025.

Padahal,data-data kemiskinan dari BPS memiliki peran penting untuk menentukan dan menyusun target dan indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang saat ini tengah berlangsung.

"Kami Komisi X disentil sebagai mitra bahwa meminta supaya BPS untuk bisa menyampaikan data-data secara terbuka untuk hal yang memang boleh terbuka dilakukan di bulan yang semestinya," ujar Wakil Ketua Komisi X Maria Yohana Esti Wijayati, belum lama ini.

(lav)