Pengaruhi Ekonomi
Bhima juga memandang rencana impor produk migas dari AS bisa mempengaruhi kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun depan. Penyebabnya, penggunaan dolar AS oleh Indonesia disetimasikan makin besar untuk proses pembelian komoditas energi dari AS.
Akibatnya, lanjut dia, nilai tukar rupiah berisiko mengalami pelemahan akibat meningkatnya kebutuhan dolar AS dalam jumlah besar.
“Satu lagi[dampaknya], cadangan devisa juga akan berkurang. Intinya ada risiko eksternal yang ditimbulkan. Itu yang bisa membuat kekhawatiran,” tegas dia.
Di sisi lain, Bhima menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup membiayai subsidi dan kompensasi energi akibat impor produk migas AS.
Kebijakan itu dinilai akan menimbulkan biaya logistik tambahan, dan diprediksi ditanggung pemerintah melalui anggaran subsidi dan kompensasi energi.
Bhima memproyeksikan subsidi energi pada tahun depan dapat membengkak hingga Rp300 triliun jika Indonesia menjalankan kebijakan impor migas dari AS.
Jika APBN tidak cukup membiayai kenaikan subsidi dan kompensasi energi, Bhima meramalkan harga BBM dan LPG di Indonesia akan mengalami penyesuaian atau kenaikan pada tahun depan.
“Meskipun outlook harga minyak global masih dalam kondisi moderat, tetapi karena kesepakatan dagang imbasnya justru kepada kenaikan harga. Karena tadi kenaikan nilai tukar rupiah, beli dengan harga mahal, maka ini efeknya juga ke harga konsumen akhir. kalau harganya naik berarti inflasi, siap-siap 2026,” pungkas Bhima.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui muatan RUPTL PLN periode 2025 sampai dengan 2034.
Lewat dokumen kelistrikan ini, PLN berencana untuk menambah kapasitas setrum mencapai 69,5 gigawatt (GW) sepanjang 2025 sampai dengan 2034.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan dokumen ketenagalistrikan itu bakal menjadi pedoman investasi PLN sampai 2034.
“PLN wajib menjalankan apa yang menjadi keputusan yang kita godok bareng-bareng, lokasi semuanya sudah jelas di mana, kabupaten apa dan tahun berapa dibangun,” kata Bahlil saat seremoni pengesahan RUPTL PLN di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Sebagian besar kapasitas pembangkit itu akan diisi oleh sumber EBT mencapai 42,6 GW atau 61% dari keseluruhan kapasitas sampai akhir 2034 nanti. Pembangkit fosil mengambil bagian sekitar 16,6 GW atau 24% dari total kapasitas terpasang, sementara investasi fasilitas penyimpanan atau storage mencapai 10,3 GW.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, PT Pertamina (Persero) masih melakukan perhitungan secara bisnis guna menindaklanjuti nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) impor migas dan investasi kilang dengan ExxonMobil Corp., KDT Global Resource LLC., dan Chevron Corp.
Terkait dengan komoditas yang dikerjasamakan dalam nota kesepahaman itu, Susiwijono mengelaborasi jenisnya beragam mulai dari impor untuk minyak mentah, LPG, hingga produk kilang berupa BBM jenis gasoline atau bensin.
MoU tersebut nantinya juga akan didetailkan lebih lanjut, lantaran pemerintah masih akan membahasnya dengan United States Trade Representative (USTR). Bahkan, lanjutnya, nantinya terdapat rencana investasi dari AS untuk membangun “satu fasilitas” di sektor energi, yang belum diperincikan dalam format apa.
“Di joint statement-nya nanti akan dibunyikan di situ. Kita akan sepakat, kemudian nanti detailnya, skemanya seperti apa akan kita detailkan lagi. Kita masih akan terus [berdiskusi] dan itu bukan kita dipaksa. Kita juga akan diuntungkan dengan itu guna menjaga ketahanan energi kita,” ujar Susiwijono, akhir pekan lalu.
(azr/wdh)
