"Saya masih punya sejumlah tugas yang harus saya penuhi untuk negara, termasuk mencapai pertumbuhan upah yang melampaui inflasi, mencapai produk domestik bruto sebesar satu kuadriliun yen, dan mengatasi situasi keamanan yang semakin tegang," kata Ishiba. "Meski penghitungan suara masih berlangsung, sepertinya kami telah memenangkan kursi terbanyak di antara partai-partai."
Secara keseluruhan, koalisi pemerintahan kehilangan 19 kursi, hanya kurang tiga kursi untuk menguasai majelis tinggi menurut NHK. Hasil ini menunjukkan ketidakpuasan yang luar biasa atas krisis biaya hidup, yang mengikis dukungan bagi koalisi pemerintahan dan menguntungkan partai-partai populis kecil yang menawarkan pemotongan pajak atau penolakan terhadap masuknya imigran ke negara tersebut.
Pelaku pasar khawatir melemahnya kepemimpinan Ishiba lebih lanjut akan mendorong koalisi memberikan konsesi kepada oposisi, termasuk pemotongan pajak penjualan. Investor semakin ragu anggota parlemen bisa mengendalikan pengeluaran, salah satu faktor yang telah mendorong imbal hasil obligasi Jepang ke level tertinggi dalam lebih dari dua dekade.
"Saya pikir keteguhan Ishiba saja tidak akan cukup untuk menenangkan pasar," kata Dilin Wu, ahli strategis riset Pepperstone Group Limited. "Pasar akan sangat sensitif terhadap ketidakpastian seputar disiplin fiskal, belanja pertahanan, dan reformasi struktural seperti kebijakan ketenagakerjaan dan imigrasi."
Yen menguat hingga 0,7% pada perdagangan awal setelah hasil Pemilu tersebut, sebelum memangkas sebagian besar penguatannya. Pasar saham dan obligasi tutup karena hari libur nasional di Jepang, tetapi harga saham berjangka sedikit turun pada perdagangan Senin pagi.
Selisih tipis di majelis tinggi mengancam akan semakin mengacaukan agenda kebijakan Ishiba, mempersulit perundingan dagang dengan AS, dan berpotensi membuatnya kehilangan jabatan. Tiga mantan PM dari LDP yang kehilangan kendali di majelis tinggi mengundurkan diri dalam waktu dua bulan, termasuk Shinzo Abe pada 2007 saat masa jabatan pertamanya sebagai PM.
Meski koalisi delapan partai sempat menggulingkan LDP dari kekuasaan setelah Pemilu majelis rendah pada 1993, hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi kali ini.
Oposisi terpecah di antara sekitar belasan partai yang terlalu terfragmentasi untuk membentuk alternatif yang stabil jika mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ishiba. Artinya, LDP kemungkinan akan terus berjuang dengan membuat kesepakatan untuk mengumpulkan dukungan berdasarkan isu per isu.
Di tingkat yang lebih luas, hasil ini menunjukkan partai-partai tradisional Jepang semakin jauh dari kaum muda, pemilih dari perkotaan. Mereka mempertanyakan apakah jaminan sosial sepadan dengan beban pajak, dan semakin skeptis terhadap kedatangan orang asing yang berkunjung dan bekerja di negara ini.
"Ada penurunan dukungan yang nyata terhadap partai-partai lama dan tradisional," kata Yuri Kono, profesor hukum Universitas Hosei yang sering menulis tentang politik. "Ini mungkin awal dari perubahan yang sangat mendasar dalam politik Jepang."
Meski tampaknya masih sedikit minat masyarakat agar suku bunga naik cepat guna mendinginkan inflasi, para pemilih mulai tidak sabar dengan subsidi utilitas dan bantuan tunai lainnya yang disukai Ishiba. Partai-partai oposisi, yang berkampanye pemotongan pajak penjualan guna meringankan beban rumah tangga, meraih hasil baik pada Minggu.
Partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional (CDP), yang mengusulkan pembebasan pajak penjualan pangan hingga dua tahun, menduduki posisi kedua dengan 22 kursi. Partai Demokrat untuk Rakyat yang populis finis di peringkat ketiga dengan 17 kursi, naik dari empat kursi sebelumnya, setelah mengusulkan pemotongan pajak penjualan dan peningkatan gaji bersih.
Sanseito, partai sayap kanan yang memanfaatkan sentimen anti-asing dengan pesan "Japanese First," berhasil memperoleh 14 kursi dari sebelumnya hanya satu kursi, menjadikannya partai oposisi ketiga dengan jumlah kursi terbanyak.
Pemimpin oposisi utama Jepang, Yoshihiko Noda dari CDP, mengatakan akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan mosi tidak percaya ke majelis rendah setelah mendengar pernyataan Ishiba dalam konferensi pers yang mungkin akan digelar pada Senin.
Majelis tinggi yang kurang berkuasa tidak bisa menunjuk PM, mengadakan pemungutan suara mosi tidak percaya, atau menghentikan pengesahan anggaran. Namun, majelis tinggi bisa menunda atau memblokir undang-undang lain, yang berpotensi membuat proses pembuatan kebijakan buntu.
(bbn)
