“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” sebutnya.

Ia juga menyebut praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium sehingga selisih dapat mencapai Rp3.000 per kilogram.

“Kalau beras naik Rp3.000 per kilo, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Tidak semua anak bangsa beruntung. Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam,” ujarnya.

Akan Salurkan 1,3 Juta Ton Beras

Oleh karenanya Kementerian Pertanian menyebut bahwa pihaknya akan menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Penyaluran ini menyusul 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Penyaluran ini juga merupakan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional.

“Stok beras kita sangat cukup, mencapai 4,2 juta ton. Tidak perlu khawatir. Dalam waktu dekat, harga beras dipastikan akan turun,” sebutnya,

Sebelumnya disebutkan jika Perum Bulog akan kembali menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton ke seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini. Penyaluran ini dilakukan guna meredam fluktuasi harga beras di pasaran.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan masyarakat bisa membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

Perinciannya adalah Rp12.500/kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Harga Rp13.100/kg untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur; serta Kalimantan, dan Rp13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

(ell)