Ketiga, secara bersamaan, Said menilai pemerintah harus mengupayakan jalan penyelesaian multilateral. Said menggarisbawahi semua negara saat ini sedang disanksi oleh AS dengan pengenaan tarif perdagangan. Sehingga, setiap negara memiliki kegelisahaan yang sama.
“Ibaratnya, AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara negara di Eropa barat yang selama ini seiring dan sejalan. Pemerintah bisa menggalang negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization [WTO] sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional,” ujarnya.
Melalui perundingan multilateral terutama di WTO, atau kelembagaan multilateral lainnya seperti G20 tanpa AS, kata Said, pemerintah bisa mengajak untuk membentuk komitmen kerja sama perdagangan internasional. Tujuannya adalah mendapatkan pasar baru atas produk antar-negara yang tidak dapat masuk ke AS karena pengenaan tarif tinggi. “Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir sebab produk mereka mendapatkan pasar pengganti.”
Selanjutnya, Said menilai, pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas, karena kepemimpinan Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional. Dalam soal perdagangan, Trump mengabaikan WTO, International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.
“Dalam bidang politik dan militer AS juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral. Sudah waktunya pemerintah menjadi pelopor penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan,” ujarnya.
Terakhir, di dalam negeri, Said menilai pemerintah harus memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter. Sebab, ketiga sektor tersebut banyak ditopang dari aktivitas impor, dan pengaruh eksternal.
“Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada dolar AS,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan salah satu strategi baru yang akan dilakukan pemerintah dalam negosiasi lanjutan tarif dengan AS adalah menegaskan peran penting Indonesia.
Hal itu bakal disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar Tanah Air mendapatkan tarif yang rendah dibandingkan dengan negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) lainnya.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan peran penting Indonesia tercermin melalui segala sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, selama ini Indonesia juga mengeklaim telah memenuhi semua permintaan dari AS, khususnya masalah defisit perdagangan.
"Jadi kita berharap pihak AS juga mempertimbangkan lagi posisi Indonesia yang selama ini. Selama ini kita juga sudah memenuhi semua permintaan-permintaan dan juga mungkin untuk defisit itu juga sudah tertangani," ujar Haryo dalam media briefing di kantornya, Rabu (9/7/2025).
"Kita menyampaikan mendorong bahwa pertimbangan-pertimbangan dari tim negosiasi itu bahwa Indonesia ini adalah negara yang strategis."
(lav)
