"Yang membedakan dengan janji kampanye tersebut adalah tarif baru ini sifatnya blanket atau tanpa fokus spesifik hanya menyebut Anti-American Policies (kebijakan anti-Amerika). Tarif ratenya yang 10% dan tanpa pengecualian," katanya pada Bloomberg Technoz.
Mengingat Indonesia menjadi salah satu anggota BRICS sejak 6 Januari 2025 silam, menurut Habib, pemerintah Indonesia perlu mengkaji secara mendalam terkait ancama ini. Dibutuhkan ketenangan dan pemikiran yang rasional dalam menghadapi dinamika tersebut, kata Habib.
Menurut dia, pemerintah Indonesia perlu memutuskan agenda BRICS mana yang bisa ikut berpartisipasi secara terbuka dan mana yang perlu dilakukan dengan lebih berhati-hati atau tertutup.
"Indonesia tidak bisa hanya hadir saja datang ke panggung ikut semua meeting, tanpa mengetahui konsekuensi geopolitik dari partisipasi tersebut. Perlu upaya untuk mengklarifikasi dan identifikasi juga tentang agenda mana yang administrasi Trump kategorikan sebagai Anti-American Policies," jelasnya.
(lav)
