Dengan kondisi tersebut, Yusuf melihat pengelolaan APBN 2025 akan makin mengandalkan kemampuan pemerintah dalam menjaga fleksibilitas fiskal. Dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu menyiapkan skenario penyesuaian anggaran jika tren nilai tukar terus menjauh dari asumsi yang ditetapkan.

Di sisi lain, harga minyak atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) masih di bawah asumsi APBN 2025, meski dalam tren kenaikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) April 2025 pada level US$65,29 per barel. Angka ini jauh di bawah level US$82 per barel dalam asumsi dasar makro APBN 2025.

Brent naik hingga 5,5% sebelum mengikis sebagian kenaikan dan diperdagangkan di atas US$76 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) mendekati US$75.

"Dari sisi ICP, penurunan harga minyak tentu berdampak langsung terhadap pendapatan negara, khususnya dari penerimaan bukan pajak [PNBP] minyak dan gas bumi. Berdasarkan tabel sensitivitas APBN 2025, setiap penurunan US$1 per barel akan menurunkan pendapatan negara sekitar Rp3,2 triliun," ujarnya.

Namun, pada saat yang sama, belanja negara, terutama untuk subsidi energi, juga ikut turun sekitar Rp10,1 triliun per US$1.

Secara keseluruhan, hal ini justru memberikan efek netral hingga positif terhadap keseimbangan anggaran, karena defisit dapat berkurang.

"Meski begitu, saya melihat bahwa penurunan defisit ini tidak bisa langsung dimaknai sebagai perbaikan ruang fiskal. Sebab, penurunan belanja di sini sebagian besar terjadi karena menurunnya kebutuhan subsidi energi, bukan karena efisiensi atau peningkatan efektivitas belanja," ujarnya.

"Artinya, ruang fiskal yang tercipta bersifat sementara dan belum tentu bisa digunakan secara fleksibel untuk belanja yang lebih produktif."

(lav)