Seperti negara lain, Jepang terkena tarif 25% untuk mobil dan suku cadang, serta tarif 50% untuk baja dan aluminium. Sementara itu, tarif umum sebesar 10% atas berbagai barang akan meningkat menjadi 24% pada awal Juli. Saat ditanya apakah batas waktu Juli itu bisa diperpanjang, Ishiba menolak memberikan komentar.
Fokus utama negosiasi terletak pada tarif mobil, yang sempat Trump ancam akan dinaikkan lagi. Industri otomotif merupakan sektor vital bagi ekonomi Jepang—mempekerjakan sekitar 5,6 juta orang atau 8,3% dari total tenaga kerja, dan menyumbang sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto, menurut Asosiasi Produsen Mobil Jepang (JAMA).
Perusahaan otomotif besar seperti Toyota, Honda, Mazda, dan Subaru diperkirakan akan menanggung kerugian kolektif lebih dari US$19 miliar hanya dalam tahun fiskal ini akibat tarif tersebut.
“Bagi Jepang, industri otomotif adalah soal kepentingan nasional. Kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional kami,” tegas Ishiba.
Dampak tarif ini juga akan dirasakan oleh jaringan perusahaan kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung industri. Sekitar dua pertiga tenaga kerja Jepang bekerja di perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 1.000 orang, dan banyak di antaranya memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan industri otomotif.
Menjelang KTT, media Jepang melaporkan sejumlah konsesi yang disiapkan Tokyo untuk menjembatani kesenjangan dagang dengan AS, mulai dari rencana peningkatan impor kedelai AS hingga kerja sama pembangunan kapal.
Pemerintah Jepang juga mencoba meredakan ketegangan dengan menunjukkan posisinya sebagai investor asing terbesar di AS, sembari menegaskan bahwa tarif akan berdampak buruk pada kemampuan Jepang untuk terus berinvestasi di AS karena tekanan pada perekonomian domestik.
Investasi langsung Jepang secara kumulatif ke AS tercatat sebesar US$783 miliar hingga akhir 2023. Dalam pertemuan puncak Februari lalu, Ishiba berjanji akan meningkatkan investasi itu hingga mencapai US$1 triliun.
Sebagai imbalannya, Ishiba dan kepala perundingnya, Ryosei Akazawa, secara konsisten mendorong penghapusan penuh seluruh tarif yang diberlakukan oleh AS.
Namun, tampaknya berbagai janji tersebut belum cukup meyakinkan Washington.
Belakangan, Ishiba sempat mengalami peningkatan popularitas, sebagian berkat Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi yang menangani isu naiknya harga beras—sebuah persoalan yang mencerminkan tekanan inflasi terhadap rumah tangga. Menurut survei FNN akhir pekan lalu, tingkat kepuasan publik terhadap Ishiba naik lima poin menjadi 38%.
Namun, absennya terobosan nyata dalam kesepakatan dagang, bahkan setelah bertemu langsung dengan Trump, kini mengancam menghapus pencapaian tersebut.
Padahal, Jepang termasuk negara pertama yang memulai pembicaraan dagang dengan AS dan diprediksi menjadi yang pertama mencapai kesepakatan. Tapi nyatanya, Jepang justru tertinggal setelah AS lebih dulu menyepakati kerja sama dengan Inggris dan meredakan perang tarif dengan China.
(bbn)
