Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi KADIN Aviliani menyebut Bank Dunia mengukur garis kemiskinan Indonesia dilihat dengan nilai tukar rupiah saat ini. Sedang, BPS masih mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN).
"Jadi kami kan masih menggunakan Rp500.000-an untuk tiap bulan. Sedangkan Bank Dunia kan melihat nilai tukar terhadap rupiah kita semakin melemah. Sehingga, kalau dihitung dengan nilai tukar kita sekarang, memang seolah-olah harus mengalami kenaikan," jelasnya.
Menurut Aviliani, pemerintah tidak harus serta-merta langsung mengubah definisi tersebut. Tetapi, pemerintah Indonesia perlu melihat tingkat inflasi hingga tingkat kelayakan minimal hidup masyarakatnya.
"Jadi pemerintah juga nggak akan begitu saja mengikuti apa yang disampaikan oleh Bank Dunia. Tapi kita tetap melihat bagaimana inflasi di suatu negara kita, lalu kelayakan orang dengan hidup minimal itu berapa. Walaupun sih menurut saya kita juga perlu mengevaluasi ke depan apakah Rp500.000 itu masih tepat," pungkasnya.
(lav)
