“Perilaku Harvard menjadikannya tempat yang tidak layak bagi mahasiswa dan peneliti asing,” kata Trump. “Sampai universitas ini memberikan informasi yang dibutuhkan pemerintah federal untuk menjaga keamanan nasional dan rakyat Amerika, demi kepentingan nasional, warga asing tidak diizinkan masuk ke Harvard dalam skema pertukaran pendidikan.”
Trump diketahui telah berupaya mengubah berbagai kebijakan di Harvard, termasuk dalam hal penerimaan mahasiswa dan perekrutan dosen. Ia menyoroti gelombang protes pro-Palestina dan insiden antisemitisme yang mewarnai kampus-kampus AS sejak meletusnya konflik Israel-Hamas. Namun, Harvard menolak sejumlah tuntutan dari Trump dan sempat menghadapi pemangkasan dana serta pembatasan izin untuk menerima mahasiswa internasional dari pemerintah federal.
Larangan ini dikeluarkan meski sebelumnya pengadilan federal telah memblokir upaya awal Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) untuk mencabut otorisasi Harvard dalam program Student and Exchange Visitor Program (SEVP).
Langkah Trump ini diperkirakan bisa menjadi jalan pintas dari putusan Hakim Distrik AS Allison Burroughs, yang sebelumnya membolehkan Harvard sementara waktu tetap menerima mahasiswa asing. Putusan tersebut mendapat kecaman dari Gedung Putih yang menyebut hakim telah melampaui wewenang.
“Kalau para hakim ini ingin menjadi Menteri Luar Negeri atau Presiden, mereka sebaiknya mencalonkan diri sendiri,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan.
Jaksa Agung AS Pam Bondi menegaskan dalam unggahan di platform X bahwa “Departemen Kehakiman akan secara agresif membela proklamasi Presiden yang menangguhkan penerimaan mahasiswa asing baru di Harvard atas dasar kekhawatiran keamanan nasional.”
Saat ini terdapat sekitar 6.800 mahasiswa internasional yang terdaftar di Harvard, mewakili sekitar 27% dari total populasi mahasiswa.
Pemerintah AS juga telah membekukan lebih dari US$2,6 miliar dana riset federal untuk Harvard, dan menyatakan universitas tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima pendanaan federal di masa depan.
Sebelumnya pada hari Rabu, pemerintahan Trump juga mengumumkan bahwa mereka meminta lembaga akreditasi untuk mencabut status akreditasi Universitas Columbia, sebagai bagian dari upaya menargetkan kampus-kampus ternama.
(bbn)
