Menurut BPK ketimpangan pengendalian INCO juga tercermin dari alokasi pembelian nickel matte dalam offtake agreement, yang seluruhnya dibeli oleh VCL dan SMM.
Di sisi lain, badan audit negara turut menyoroti penyetoran dividen INCO pada periode 2020 sampai dengan 2023 yang belum optimal. Menurut BPK, realisasi setoran dividen itu tidak sebanding dengan biaya akuisisi dan beban keuangan terkait dengan divestasi tersebut.
Apalagi, BPK menambahkan, pembayaran bunga pinjaman yang lebih besar Rp1,02 triliun dibandingkan dividen yang diterima berpotensi ikut membebani keuangan perusahaan.
“Tujuan aksi korporasi MIND ID dalam akuisisi Vale Indonesia, antara lain penguasaan cadangan, program hilirisasi, pengendali utama dan konsolidasi laporan keuangan tidak tercapai,” tulis BPK.
Selain kajian anyar soal kemungkinan akuisisi lanjutan saham VCL dan SMM di INCO, BPK turut menyarankan MIND ID untuk melakukan negosiasi terkait dengan offtake agreement bersama dua mitra asing tersebut.
“Terkait hak MIND ID atas offtake agreement yang dapat merefleksikan hak perusahaan selaku pemegang saham mayoritas,” kata BPK.
Sebelumnya, MIND ID resmi menghimpit 34% saham INCO lewat skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada transaksi yang selesai 28 Juni 2024.
Aksi korporasi itu membuat porsi saham MIND ID meningkat dari sebelumnya 20% menjadi 34% pada INCO.
Sementara, kepemilikan VCL berkurang dari 44,4% menjadi sekitar 33,9%, dan kepemilikan SMM berkurang dari 15% menjadi sekitar 11,5%.
“Pembelian oleh MIND ID atas sebagian saham lama milik VCL, SMM, dan Vale Japan Limited di PT Vale melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia,” kata Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf dalam siaran pers, Senin (1/7/2024).
Adapun, divestasi saham ini merupakan bagian dari kewajiban perpanjangan izin operasi selama 10 tahun yang diperoleh INCO melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 28 Desember 2035.
INCO menerima penerbitan IUPK pada 3 Mei 2024 sebagai kepastian hukum bagi perusahaan untuk tetap beroperasi di wilayah konsesinya.
(naw)
