Di pasar AS, produk mebel dan kerajinan kayu Indonesia juga menyumbang lebih dari 53% dari total pasar ekspornya, kaya Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur.
"Jadi kalau itu tarif efektif, itu akan terjadi guncangan," kata Sobur, dalam kesempatan yang sama.
Cari Pasar Baru
Di sisi lain, Budi mengatakan otoritas perdagangan tengah mencari solusi untuk membuka pasar ekspor baru di wilayah Eropa.
Solusi tersebut dilakukan dengan melakukan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) ata IEU-CEPA.
"Ini diharapkan selesai semester 1. Kita harus bersaing dengan Vietnam, mereka sudah punya CEPA. Itu yang kita lakukan untuk mendukung ekspor," kata Budi.
Di sisi lain, Budi juga berencana untuk melakukan deregulasi soal pengaturan ekspor produk hilir kayu, sebagai langkah kemudahan eksportir mencari pasar baru.
Deregulasi tersebut menyasar pada relaksasi terhadap sistem verifikasi legalitas atau SVLK, yang dinilai membuat bisnis ekspor produk hilir kayu memakan waktu yang lama dengan biaya yang juga tidak sedikit, yang pada akhirnya juga diklaim membuat daya saing menjadi buruk.
Langkah ini juga sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rencana deregulasi. Sejauh ini, SVLK sendiri merupakan salah satu syarat pemberian izin ekspor produk kehutanan melalui Kementerian Kehutanan.
"Tujuannya apa? Agar kita mudah ya, birokrasi kita lebih mudah ekspor, kemudian persaratan juga mudah,' kata Budi. "Ini juga biar UMKM ini tidak terbebani biaya, kemudian waktu pengurusannya dan sebagainya. Sehingga kita lebih efisien, kita lebih punya daya saing."
(ell)
