“Yang kami pahami bahwa kedepannya tidak akan semua tergantung oleh APBN, akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari BJP,” ujarnya.
OJK melihat bahwa produk asuransi dapat berperan dalam mendukung kepastian berusaha para pelaku yang terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, vendor, hingga petani dan nelayan yang berisiko mengalami kerugian. Selain itu, aspek keamanan konsumsi juga menjadi salah satu bagian yang sedang dikaji untuk kemungkinan perlindungan asuransi.
Meski begitu, Mahendra menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada skema atau produk final yang dirumuskan secara resmi. Ia menyatakan bahwa OJK memprioritaskan dukungan terhadap ruang-ruang yang dapat diisi oleh sektor jasa keuangan untuk memperkuat program MBG.
Saat ditanya apakah akan ada regulasi khusus dari OJK seperti POJK atau roadmap terkait asuransi untuk MBG, Mahendra menjelaskan bahwa dukungan OJK tidak diarahkan pada skema program MBG secara langsung, melainkan pada produk asuransi yang relevan terhadap risiko yang mungkin timbul, seperti asuransi gagal panen atau keamanan konsumsi.
“Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen, kaitannya tidak dalam MBG-nya, tapi dalam gagal panennya,” pungkas Mahendra.
(rtd/roy)
