Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons rencana demo dan aksi mogok besar-besaran yang akan dilakukan pengemudi ojek daring atau ojol. Menurut dia, pemerintah memberi perhatian serius terhadap sejumlah protes pekerja ojol.
Sejumlah kementerian dan lembaga negara juga telah diberikan perintah untuk melakukan koordinasi dan bertemu dengan para perwakilan asosiasi pengemudi ojol. Meski tanpa janji tertentu, kata dia, pemerintah berupaya menemukan titik temu antara kepentingan pengemudi ojol dengan pengusaha aplikator.
“Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu," kata Hasan di kantornya, Senin (19/05/2025).
"Supaya ini, apa semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman Ojol juga bisa hidupnya lebih baik. Jadi kita cari win-win solution.”
Dia memastikan pemerintah tak mengeluarkan larangan atau mempersulit para pengemudi Ojol untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demo, besok (20/05/2025). Dia hanya mengatakan, pemerintah berharap seluruh kegiatan protes tersebut tak mengganggu kegiatan dan ketertiban di masyarakat.
“Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kita menghimbau seperti itu,” ujar Hasan.
Sejumlah pengemudi ojol akan berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, besok, Selasa (20/5/2025). Selain unjuk rasa, para pengemudi juga akan mematikan orderan online (offbid) selama berlangsungnya aksi.
“Diperkirakan 25.000 orang massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta,” kata Ketua Asosiasi Ojek Online Garda Nasional, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya hari ini.
Offbid, kata Igun, akan dimulai sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan jam 23.59 WIB. “Maka kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan,” ujar dia.
Igun menjelaskan, aksi tersebut akan dilakukan di sejumlah titik meliputi Kemenhub, Istana Merdeka, DPR, kantor aplikator, serta seluruh lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi ojol. “Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB,” ujar dia.
Setidaknya terdapat lima tuntutan yang dinyatakan asosiasi ojol. Pertama, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menhub Dudy Purwagandhi memberikan sanksi kepada perusahaan aplikasi ojol yang melanggar Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.
Kedua, meminta Komisi V DPR untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Kemenhub, asosiasi, dan Aplikator. Ketiga, mendesak biaya potongan aplikasi hanya sebesar 10%.
Keempat, merevisi tarif penumpang. Kelima, menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, serta melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
(azr/frg)
