Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyusunan Initial memorandum Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sejalan dengan upaya Indonesia untuk mengatasi persoalan tarif dengan Amerika Serikat.
Initial memorandum adalah dokumen penting dalam proses menuju keanggotaan Indonesia pada OECD. Dokumen ini mengkaji keselarasan regulasi dengan instrumen-instrumen pada OECD.
Airlangga menggarisbawahi AS menetapkan standar OECD sebagai patokan (benchmark) dalam negosiasi dengan AS untuk tarif dan non-tarif.
"Kenapa standar OECD penting? karena ini dijadikan benchmark dalam negosiasi dengan AS. Ternyata AS menggunakan benchmark untuk tarif dan non-tarif merujuk kepada OECD dan ini berarti satu jalan," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (16/5/2025).
Airlangga mengatakan telah membahas initial memorandum dengan kementerian/lembaga pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada hari ini, Jumat (16/5/2025). Pemerintah sepakat untuk menyelesaikan dokumen strategis itu pada Senin (19/5/2025).
"Jadi dari hampir seluruh bidang, tadi kami cek kesiapannya dan kami cukup senang dengan progress di masing-masing bidang karena ada 32 sektor, ada 20 bab, kemudian yang tadi yang kita bahas yang 12," ujarnya.
Airlangga mengatakan, beberapa sektor dari initial memorandum tersebut sudah hampir sesuai dengan standar OECD. Misalnya, sektor keuangan hampir mencapai 80% dan sektor perdagangan di atas 70%. "Sehingga kami cukup optimis terkait dengan persiapan menuju ministerial meeting tanggal 3 dan 4 Juni di Paris."
Setelah menyerahkan initial memorandum, maka OECD akan melakukan kajian. Setelah itu, Indonesia baru memulai proses penyelarasan dengan standar OECD.
Selain OECD, Airlangga mengatakan Indonesia juga menyelesaikan perundingan kerja sama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (UE), atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang ditargetkan rampung semester I-2025.
"Sehingga sebetulnya dengan Indonesia selesaikan nanti IEU-CEPA, maka itu juga sudah menyelesaikan sebagian daripada persoalan dengan AS," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung di banyak organisasi internasional, termasuk OECD.
Prabowo mengatakan, Indonesia sejak dulu menganut gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan dalam bernegara. Dalam hal ini, menurut dia, diplomasi yang seimbang akan menjadi penting.
“Pendekatan [non-blok] ini memandu partisipasi Indonesia dalam banyak organisasi internasional,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara World Government Summit di Dubai pada Jumat (14/02/2025).
Melalui pendekatan tersebut, Prabowo menilai Indonesia juga aktif dalam partisipasi di banyak organisasi internasional seperti BRICS. Kini, Indonesia tengah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan OECD, CPTPP, dan Forum Indo-Pasifik.
“Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” tegas Prabowo.
Prabowo melanjutkan bahwa ke depannya, Indonesia ingin memperkuat perannya sebagai kekuatan untuk stabilitas dan pembangunan regional. Indonesia, kata dia, menerapkan politik bebas aktif dan tak berpihak kepada Amerika Serikat maupun China.
(ell)
