“Jadi untuk ke depan kami melihat untuk program B50, B60, sampai dengan B100 Ini akan memerlukan tambahan lahan [kelapa sawit] untuk penyediaan [CPO],” kata Yuliot di gedung DPD RI saat itu.

Nantinya, kata dia, pemerintah akan mengincar kebun masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan implementasi B50 sampai dengan B100.

“Nanti ini ada kebun-kebun masyarakat, ada kebun koperasi yang mungkin ini bisa kita dorong bagaimana pemenuhan untuk kebutuhan implementasi dari biodiesel sampai dengan B100,” tutur Yuliot. 

Yuliot memaparkan implementasi B40 memerlukan produksi biofuel sebanyak 15,62 juta kiloliter (kl), sehingga membutuhkan kelapa sawit sebanyak 14,3 juta ton. Sementara itu, B50 memerlukan produksi 19,73 juta kl, dengan kebutuhan kelapa sawit 17,9 juta ton, dan tambahan lahan seluas 2,3 juta ha.

Kemudian, B60 membutuhkan produksi biofuel 19,73 kl, kebutuhan sawit 21,5 juta ton, dan penambahan lahan 3,5 juta ha. Adapun, B100 memerlukan produksi biofuel 39,45 juta kl, sawit 35,9 juta ton, dan penambahan lahan 4,6 juta ha.

Sekadar catatan, penerapan B40 sejatinya telah terlaksana mulai 1 Januari 2025, tetapi saat itu Kementerian ESDM menyatakan akan berlaku pada Februari 2025 karena ada masa transisi dari B35 menjadi B40.

(wdh)