Kata Bhima, jika pada Juni 2025 realisasi belanja pemerintah signifikan, maka pertumbuhan tidak akan anjlok di bawah 4,5%. Namun sebaliknya, jika melemah maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun.
"Faktor pendorongnya lebih ke realisasi belanja pemerintah dari gaji ke-13, dan mulai dibukanya sebagian blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun. Kita lihat terus pada Juni ini, realisasi belanja pemerintah akan tembus berapa. Kalau signifikan maka ada harapan pertumbuhan tidak anjlok dibawah 4,5% atau tidak makin melemah," jelasnya.
Selain itu, meredanya perang dagang Amerika Serikat dan China ikut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, terutama di sektor komoditas.
Dia menyebut, cara untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di periode selanjutnya adalah dengan mendorong realisasi belanja pemerintah. Terutama belanja modal, karena hal ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
"Tunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang buat gaduh seperti RUU Polri dan RUU KUHAP. Masyarakat butuh stabilitas politik untuk membelanjakan uangnya. Rekrut karyawan BUMN lebih banyak, terutama korban PHK yang berusia di atas 30 tahun," sebutnya.
"Tingkatkan ekspor ke China untuk manfaatkan meredanya perang dagang AS-China. Pemerintah juga jangan agresif menerbitkan surat utang karena akan mengganggu likuiditas perbankan dan masyarakat," pungkasnya.
(lav)
