“Kalau itu kita lakukan di negara kita, maka itu akan menjadi substitusi impor, karena kita lagi butuh litium,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan Indonesia membidik kerja sama mineral kritis dengan Australia untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.
Airlangga menyebut Indonesia litium yang diimmpor dari Australia selama ini digunakan untuk diproses di kawasan industri Morowali sebagai bahan baku baterai EV.
Ke depannya, kata Airlangga, Indonesia akan membuka peluang negosiasi tambahan untuk memperluas kerja sama di sektor mineral kritis melalui payung kerja sama ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
“Nanti critical mineral tentunya [akan ada kesepakatan]. Kita bicara mengenai EV ecosystem. Tadi Pak Presiden [Prabowo Subianto] juga bicara mengenai EV ecosystem,” ujarnya di Istana Negara.
“Sekarang kita targetnya [negosiasi] CEPA [dengan Australia]. Kita memasukkan critical mineral di dalamnya.”
Airlangga menampik kerja sama mineral kritis dengan Australia nantinya akan berupa ‘barter’ antara komoditas nikel andalan Indonesia dan litium andalan Australia.
Namun, dia juga tidak mengonfirmasi apakah kerja sama tersebut akan mencakup komitmen kenaikan impor litium oleh Indonesia.
“Kebutuhannya kira-kira 70.000 ton litium per tahun, karena kita punya smelter di Morowali. Nanti lihat, tergantung kapasitas pabriknya. Kan ada yang melakukan ekspansi. Jadi kalau khusus untuk baterai, kita punya lithium-based, kita punya [nickel]-based."
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyebut Indonesia menyasar kenaikan volume perdagangan hingga 100% dengan Australia dengan adanya CEPA.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia pada 2024 mencapai US$15,39 miliar, terdiri dari impor senilai US$10,43 miliar dan ekspor US$4,95 miliar.
Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia defisit US$5,48 miliar pada tahun lalu.
(wdh)
