“Perpanjangan ini akan memungkinkan kelangsungan operasi berskala besar demi kepentingan seluruh pihak,” tulis FCX dalam laporannya.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal dan Mineral Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan hingga saat ini belum ada diskusi mengenai perpanjangan IUPK PTFI maupun pelepasan saham atau divestasi 10% saham FCX.
“Belum, belum,” kata Tri saat ditemui.
Sebelumnya Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pembicaraan perpanjangan IUPK yang terjadi saat ini baru di level informal.
"Jadi ini masih belum ada pembicaraan formal yang terjadi lagi, tetapi lebih kepada pembicaraan informal," ujar Tony saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Tony enggan berkomentar banyak dan meminta untuk menanyakan kepastian perpanjangan IUPK ke pemerintah. Terlebih, saat ini Indonesia memiliki pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil Lahadalia, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sempat mengatakan proses IUPK hingga 2041 bakal rampung dengan cepat, asalkan Freeport merampungkan syarat yang ditetapkan.
Dalam kaitan itu, Bahlil menyinggung kepastian perpanjangan IUPK, dari yang saat ini berlaku hingga 2041, merupakan tindak lanjut dari penyelesaian smelter katoda tembaga baru milik Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Atas dasar ini, Pak Menteri Koordinator [Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita memberikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun smelter di Gresik,” ujar Bahlil dalam agenda Peresmian Operasi Smelter Gresik, Kamis (27/6/2024).
(mfd/naw)
